Category Archives: Topik Perpajakan

Perubahan Perlakuan Perpajakan Terhadap Wajib Pajak Yang  Memiliki Penghasilan Bruto Dalam Jumlah Tertentu (lanjutan)

by

Jaja Zakaria

3.   Mengenai ojek pajak yang yang dikecualikan dari pengenaan tarif pajak final sebesar 0,5% Read the rest of this entry

Perubahan Perlakuan Perpajakan Terhadap Wajib Pajak Yang  Memiliki Penghasilan Bruto Dalam Jumlah Tertentu

Pada tanggal 6 Juni 2008, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2018. Read the rest of this entry

KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN

 Dasar hukum pembentukan Komite Pengawas Perpajakan adalah Pasal 36C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, yang berbunyi sebagai berikut:  Menteri Keuangan membentuk komite pengawas perpajakan, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.”

Aturan pelaksanaan dari Pasal 36C tersebut di atas adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.09/2008, junto  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.09/2016. Read the rest of this entry

Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Yang Baru

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2018, yang ditetapkan pada tanggal 21 Februari 2018, telah disahkan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus Tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berkenaan Dengan Pajak Atas Penghasilan. Naskah Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tersebut ditandatangani di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2013.

Dengan disahkannya Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus, maka Indonesia telah terikat Persetujuan tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berkenaan Dengan Pajak Atas Penghasilan dengan 68 negara. Read the rest of this entry

Komentar Atas RUU Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Telah beredar RUU Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, antara lain bisa diakses di Web Site DPR. Dibandingkan dengan UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disingkat: KUP) yang telah ada, RUU tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan cukup gemuk. Kalau dalam UU yang telah ada Read the rest of this entry

Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan

Saya sudah cukup lama tidak menulis di blog saya. Hal ini karena kesibukan-kesibukan saya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menulis mengenai “Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.” Read the rest of this entry

Mendambakan Undang-undang Pajak Penghasilan Yang Tidak Ribet

Telah santer diberitakan di mass media bahwa dalam reformasi perpajakan akan termasuk pembuatan undang-undang pajak yang baru. Sebagai salah satu pembayar pajak, dalam hal ini saya ingin urun rembug saran-saran dalam pembuatan undang-undang Pajak Penghasilan yang baru. Read the rest of this entry

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Elektronik

Tata cara pembuatan dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Elektronik diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER – 01/PJ/2017 tanggal 23 Januari 2017. Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal tersebut antara lain adalah: Read the rest of this entry

Yang Aneh-aneh Dalam Undang-undang Perpajakan

Melanjutkan pembahasan yang aneh-aneh yang terdapat dalam undang-undang perpajakan, pernah dibahas yang aneh-aneh yang terdapat dalam undang-undang mengenai Pajak Penghasilan, selanjutnya akan coba dibahas yang aneh-aneh yang terdapat dalam undang-undang mengenai Ketentuan Umum dan Tatat Cara Perpajakan (KUP). Read the rest of this entry

Penyesuaian Besarnya PTKP

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.010/2016, tanggal 22 Juni 2016, besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berubah menjadi sebagai berikut:

No. Jenis PTKP Besarnya PTKP/ tahun  (Rp.) Besanya PTKP/

bulan (Rp.)

a. untuk diri Wajib Pajak orang pribadi   54.000.000,00 4.500.000,00
b. tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin; 4.500.000,00 375.000,00
c. tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami 54.000.000,00 4.500.000,00
d. tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga 4.500.000,00 375.000,00

Ketentuan mengenai penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku pada Tahun Pajak 2016.

Dengan demikian, para pemberi kerja (sebagai pemotong pajak) harus melakukan penghitungan ulang pemotongan PPh Pasal 21 untuk bulan Januari 2016 s/d bulan Mei 2016.Konsekwensinya, SPT Masa PPh Pasal 21 untuk bulan-bulan Januari 2016 s/d Mei 2016 juga harus dibetulkan.

%d bloggers like this: