Perubahan Perlakuan Perpajakan Terhadap Wajib Pajak Yang  Memiliki Penghasilan Bruto Dalam Jumlah Tertentu (lanjutan)

by

Jaja Zakaria

3.   Mengenai ojek pajak yang yang dikecualikan dari pengenaan tarif pajak final sebesar 0,5%

Penghasilan-penghasilan berikut tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final 0,5%:

  1. penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
  2. penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri;
  3. penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan
  4. penghasilan yang bukan objek pajak.

Yang dimaksud dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana tersebut pada butir a di atas adalah:

  1. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai, dan aktuaris;
  2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
  3. olahragawan;
  4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
  5. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
  6. agen iklan;
  7. pengawas atau pengelola proyek;
  8. perantara;
  9. petugas penjaja barang dagangan;
  10. agen asuransi;
  11. distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.

Wajib Pajak yang yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar  yang dikenakan Pajak Penghasilan final 0,5% adalah:

  1. Wajib Pajak orang pribadi; dan
  2. Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas.

 Terdapat beberapa klasifikasi Wajib Pajak yang dikecualikan dari pengenaan PPh Final 0,5%, yaitu:

  1. Wajib Pajak yang memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2.a.), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan;
  2. Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
  3. Wajib Pajak badan yang memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan:
  •  Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan; atau  Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun     2010tentang Penghitungan Penghasilan Kena  Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan beserta perubahan atau  penggantinya; dan
  • Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap.

4.    Mengenai pelunasan PPh Final 0,5%

Cara pelunasan PPh Final 0,5% adalah sebagai berikut:

  1. setiap bulan disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4,8 miliar per tahun. PPh yang dibayar sebesar 0,5% dari imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis.;
  2. dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak dalam hal Wajib Pajak bersangkutan melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak. PPh Final yang dipotong atau dipungut sebesar 0,5% dari setiap transaksi dengan Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.

Komentar:

Ada beberapa perbedaan mendasar antara PP No. 46 Tahun 2013 dengan PP No. 23 Tahun 2008, yaitu:

  1. Besarnya tarif PPh yang dikenakan dari 1% menjadi 0,5%;
  2. Menurut PP No. 46 Tahun 2013, penerapan Tarif PPh Final 1% tidak dibatasi jangka waktu, sedangkan pengenaan Tarif PPh Final 0,5% menurut PP No. 23 Tahun 2008, penerapannya dibatasi jangka waktu;
  3. Pengenaan PPh Final sebesar 1% berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 bersifat imperatif, artinya tidak ada kemungkinan bagi wajib untuk memilih yang lain (saya pernah mengkritisi mengenai masalah ini dalam tulisan saya yang berjudul “Mengkritisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang dibuat pada tanggal 5 Juli 2013), sedangkan menurut PP No. 23 Tahun 2018, wajib pajak dapat memilih untuk dikenakan Pajak Penghasilan dengan tarif pajak yang normal. Ketentuan baru ini lebih adil, terutama bagi wajib yang baru berdiri, yang pada umumnya masih menderita kerugian.
  4. PP Nomor 23 Tahun 2018, tidak mengubah PP Nomor 46 Tahun 2013, tetapi mencabut PP No. 46 Tahun 2013. Hal ini merupakan tradisi pembuatan peraturan perpajakan yang perlu diacungkan jempol, karena memudahkan baik bagi para petugas pajak maupun bagi para wajib pajak. (Hal inipun saya pernah membahasnya dalam Tulisan saya yang berjudul “Mendambakan Peraturan Pajak Penghasilan Yang Tidak Ribet” yang saya publikasikan tanggal 4 April 2017.

About Jaja Zakaria

Nama saya Jaja Zakaria, saya tinggal di Depok, Jawa Barat, kurang lebih 40 km dari Jakarta Selatan. Saya alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogayakarta, dan Opleidings Instituut Financien, Den Haag, Belanda di bidang Hukum Pajak Internasional. Saya pengarang beberapa buku, e-book, dan makalah-makalah perpajakan. Pengalaman saya antara lain pernah menjadi anggota delegasi Indonesia dalam perundingan Perpajakan dengan Denmark, Mesir, Kanada, Uni Emirat Arab, Kuwait, Turki, Brunei Darussalam, Pilipina, Vietnam, Mongolia, dan Taiwan; dalam Study Group on Asian Tax Administration and Research (SGATAR) meeting; dan dalam Joint Commission Indonesia - China. Saya juga anggota International Word Tax Expert.

Posted on September 5, 2018, in Forum, Topik Perpajakan and tagged . Bookmark the permalink. Comments Off on Perubahan Perlakuan Perpajakan Terhadap Wajib Pajak Yang  Memiliki Penghasilan Bruto Dalam Jumlah Tertentu (lanjutan).

Comments are closed.

%d bloggers like this: