Perubahan Perlakuan Perpajakan Terhadap Wajib Pajak Yang  Memiliki Penghasilan Bruto Dalam Jumlah Tertentu

Pada tanggal 6 Juni 2008, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2018.

Ada beberapa hal penting dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini, yaitu:

  1. Mengenai tarif pajak yang dikenakan:

Besarnya tarif pajak yang dikenakan adalah 0,5%, berbeda dengan tarif pajak yang sebelumnya yaitu sebesar 1%. Kedua-duanya merupakan Pajak Penghasilan yang dikenakan bersifat final.

  1. Objek pajak yang dikenakan tarif pajak final sebesar 0,5%.

Objek Pajak yang dikenakan tarif pajak 0,5% tersebut adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu (tidak lebih dari Rp 4.800.000.000) dalam jangka waktu tertentu.

Yang dimaksud dengan dalam jangka waktu tertentu tersebut di atas adalah sebagai berikutt:

  1.    7 Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi;
  2.    4 Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma;         dan
  3.    3 Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas (PT),

yang terhitung sejak:

  1.  Tahun Pajak Wajib Pajak terdaftar, bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak berlakunya PP Nomor 23    Tahun 2018, atau
  2. Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya PP Nomor 23 Tahun 2018.

Ketentuan tersebut di atas, berbeda dengan peraturan perpajakan sebelumnya.                                       Berdasarkan peraturan perpajakan sebelumnya,  pengenaan Pajak Penghasilan Final sebesar 1% dikenakan apabila untuk tahun pajak sebelumnya wajib pajak memperoleh  peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000. Pengenaan  Pajak Penghasilan Final sebesar 1% tersebut tidak ada jangka waktunya.

Contoh perbedaan dalam penghitungan:

Contoh penghitungan dalam PP No. 46 Tahun 2013:

CV Alfa terdaptar pada tanggal 1 Januari 2012. Peredaran bruto yang diperoleh CV Alfa:

  1. Tahun 2012: Rp 1.000.000.000
  2. Tahun 2013: Rp 2.000.000.000
  3. Tahun 2014: Rp 2.500.000.000
  4. Tahun 2015: Rp 3.000.000.000
  5. Tahun 2016: Rp 3.600.000.000
  6. Tahun 2017: Rp 5.000.000.000

Berdasarkan data peredaran bruto tersebut di atas, dari tahun pajak 2013 sampai dengan tahun pajak 2017, CV Alfa setiap tahunnya akan dikenakan Pajak Penghasilan Final sebesar 1%. Untuk tahun pajak 2018, CV Alfa akan tetap dikenakan  Pajak Penghasilan Final sebesar 1%, karena penghasilan yang dimiliki CV Alfa pada Tahun 2017 kurang dari Rp 4.800.000.000.

Contoh penghitungan menurut PP No. 23 Tahun 2018:

CV Zazaka memiliki usaha penjualan gerabah dan terdaftar sebagai Wajib Pajak pada tanggal 4 Agustus 2016.
Peredaran bruto yang diperoleh CV Zazaka:

  1. Tahun 2018: Rp 1.000.000.000,00
  2. Tahun 2019: Rp 2.000.000.000,00
  3. Tahun 2020: Rp 2.500.000.000,00
  4. Tahun 2021: Rp 3.000.000.000,00

CV Zazaka dikenai Pajak Penghasilan final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu 4 (empat) Tahun Pajak, yaitu sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini sampai dengan Tahun Pajak 2021. Untuk Tahun Pajak 2022, dan Tahun Pajak-Tahun Pajak berikutnya dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (2a) atau Pasal 17 ayat (2a) dan Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan, walaupun dalam tahun pajak 2021 Penghasilan bruto yang dimiliki tidak lebih dari Rp 4.800.000.000.

……………bersambung (to be continued)………

About Jaja Zakaria

Nama saya Jaja Zakaria, saya tinggal di Depok, Jawa Barat, kurang lebih 40 km dari Jakarta Selatan. Saya alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogayakarta, dan Opleidings Instituut Financien, Den Haag, Belanda di bidang Hukum Pajak Internasional. Saya pengarang beberapa buku, e-book, dan makalah-makalah perpajakan. Pengalaman saya antara lain pernah menjadi anggota delegasi Indonesia dalam perundingan Perpajakan dengan Denmark, Mesir, Kanada, Uni Emirat Arab, Kuwait, Turki, Brunei Darussalam, Pilipina, Vietnam, Mongolia, dan Taiwan; dalam Study Group on Asian Tax Administration and Research (SGATAR) meeting; dan dalam Joint Commission Indonesia - China. Saya juga anggota International Word Tax Expert.

Posted on August 16, 2018, in Forum, Topik Perpajakan and tagged , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Perubahan Perlakuan Perpajakan Terhadap Wajib Pajak Yang  Memiliki Penghasilan Bruto Dalam Jumlah Tertentu.

Comments are closed.

%d bloggers like this: