KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN

 Dasar hukum pembentukan Komite Pengawas Perpajakan adalah Pasal 36C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, yang berbunyi sebagai berikut:  Menteri Keuangan membentuk komite pengawas perpajakan, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.”

Aturan pelaksanaan dari Pasal 36C tersebut di atas adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.09/2008, junto  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.09/2016.

Bentuk Komite Pengawas Perpajakan

Komite Pengawas Perpajakan adalah komite non struktural dan bersifat mandiri yang bertugas membantu Menteri Keuangan dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan perpajakan dan pelaksanaan administrasi perpajakan.

Lingkup tugas pengawasan Komite Pengawas Perpajakan meliputi instansi yang melakukan perumusan kebijakan perpajakan dan instansi yang berwenang menyelenggarakan administrasi perpajakan baik di bidang pajak, kepabeanan, dan cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan. Komite Pengawas Perpajakan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

Kepengurusan dan Keanggotaaan Komite Pengawas Perpajakan

Komite Pengawas Perpajakan dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang merangkap Anggota. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komite Pengawas Perpajakan ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. Komite Pengawas Perpajakan terdiri dari Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan sebagai anggota tetap, ditambah 5 orang anggota lain yang sekurang-kurangnya 4 orang bukan berasal dari pegawai negeri.

Kewenangan Komite Pengawas Perpajakan

Dalam melaksanakan tugas, Komite Pengawas Perpajakan berwenang:

  1. meminta keterangan, data dan/atau informasi kepada instansi yang melakukan perumusan kebijakan perpajakan dan instansi yang berwenang menyelenggarakan administrasi perpajakan;
  2. meminta data dan/atau informasi kepada pihak-pihak terkait lainnya;
  3. melakukan pengamatan;
  4. menerima pengaduan dan/atau masukan masyarakat;
  5. melakukan mediasi;
  6. melakukan kajian;
  7. memberikan edukasi kepada masyarakat;
  8. memberikan saran dan/atau rekomendasi yang terkait dengan kebijakan perpajakan dan penyelenggaraan administrasi perpajakan;
  9. melakukan monitoring dan evaluasi kepada instansi yang melakukan perumusan kebijakan perpajakan dan instansi yang berwenang menyelenggarakan administrasi perpajakan atas tindak lanjut pengaduan dan saran dan/atau rekomendasi.

Komentar:

  1. Melihat susunan kepengurusan dan keanggotaan Komite Pengawas Perpajakan yang harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan, serta sebagaian besar kewenangan yang diberikan kepada Komite Pengawas Perpajakan, tampaknya Komite Pengawas Perpajakan lebih merupakan kepanjangan tangan Menteri Keuangan daripada suatu komite yang bertugas mengawasi agar para pembayar pajak, pabean dan bea cukai diperlakukan sebagaimana mestinya sesuai yang diamanatkan ketentuan perundangan-undangan perpajakan juncto ketentuan Pasal 23 A Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut: „Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.“
  2. Sebagian besar kewenangan Komite Pengawas Perpajakan (7 kewenangan dar 8 kewenangan yang diberikan) berkaitan dengan kepentingan Menteri Keuangan (Kementrian Keuangan), lalu apa bedanya dengan tugas dan wewenan Inspektorat Jenderal Kementrian Keuangan?
  3. Tidak dapat dipungkiri dan dan merupakan kenistaan bahwa peranan para pembayar pajak, pabean dan bea cukai amat central dan vital dalam menunjang kelangsungan negara, karena dari merekalah sumber terbesar penerimaan negara yang dipakai untuk menunjang kelangsungan negara dan pembangunan.

Dengan demikan, Komite Pegawas Perpajakan seharusnya merupakan suatu lembaga yang independen dan hanya bertanggung jawab kepada Presiden, bukan kepanjangan tangan Menteri Keuangan. Biaya operasional Komite Pegawas Perpajakan juga seharusnya dibebankan kepada APBN bukan kepada Anggaran Kementrian Keuangan.

Sehingga dengan demikian, akan tersedia suatu lembaga yang dapat mendengarkan „keluh kesah“ para pembayar pajak, pabean, dan bea cukai yang sering diperlakukan secara tidak semestinya, dan mengawasi kinerja aparat pajak, pabean dan bea cukai agar tetap pada jalur yang benar.

Pada gilirannya, walaupun tidak secara drastis, dengan kehadiran Komite Pengawas Perpajakan diharapkan dapat dicapai adanya kepatuhan dan kerelaaan para pembayar pajak, pabean dan bea cukai melaksanakan ha-hak dan kewajibannya. Tanpa adanya kepatuhan dan kerelaan para pembayar pajak, pabean dan bea cukai dalam memenuhi kewajibannya, mustahil target penerimaan negara dari sektor pajak, pabean dan bea cukai dapat dicapai.

 

About Jaja Zakaria

Nama saya Jaja Zakaria, saya tinggal di Depok, Jawa Barat, kurang lebih 40 km dari Jakarta Selatan. Saya alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogayakarta, dan Opleidings Instituut Financien, Den Haag, Belanda di bidang Hukum Pajak Internasional. Saya pengarang beberapa buku, e-book, dan makalah-makalah perpajakan. Pengalaman saya antara lain pernah menjadi anggota delegasi Indonesia dalam perundingan Perpajakan dengan Denmark, Mesir, Kanada, Uni Emirat Arab, Kuwait, Turki, Brunei Darussalam, Pilipina, Vietnam, Mongolia, dan Taiwan; dalam Study Group on Asian Tax Administration and Research (SGATAR) meeting; dan dalam Joint Commission Indonesia - China. Saya juga anggota International Word Tax Expert.

Posted on July 23, 2018, in Forum, Topik Perpajakan and tagged . Bookmark the permalink. Comments Off on KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN.

Comments are closed.

%d bloggers like this: