Komentar Atas RUU Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Telah beredar RUU Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, antara lain bisa diakses di Web Site DPR. Dibandingkan dengan UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disingkat: KUP) yang telah ada, RUU tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan cukup gemuk. Kalau dalam UU yang telah ada jumlah Pasalnya hanya 70 Pasal dalam RUU menjadi 129 Pasal, hampir dua kali lipat.

Yang menarik, rupanya doa saya terkabul, yaitu RUU yang baru ini kalau nanti disahkan menjadi UU benar-benar merupakan UU yang baru bukan perubahan dari UU yang sudah ada. Minimal nantinya bagi siapapun yang ingin memahami UU tentang KUP cukup dengan mempelajari 1 (satu) Undang-undang saja. Tidak seperti keadaan sekarang yang harus mempelajari 5 UU tentang KUP.

Saya tertarik untuk mengomentari RUU tetang KUP ini sesuai dengan pemahaman saya. Karena banyaknya yang harus dikomentari, saya akan berusaha membuat komentar atas RUU tentang KUP ini dalam beberapa seri.

Seri pertama yang ingin saya komentari adalah Pasal 1 dari RUU. Pasal 1 dari RUU ini berisi ketentuan-ketentuan mengenai pengertaian-pengertian umum, yang terdiri dari 40 pengertian (definisi) yang diatur. Di antara 40 pengertian tersebut ada beberapa yang saya ingin komentari.

Komentar yang pertama adalah komentar atas pengertian yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2, yaitu pengertian mengenai Pembayar Pajak.

Pasal 1 angka 2 RUU tentang KUP berbunyi sebagai berikut:

     “2. Pembayar Pajak adalah orang pribadi atau Badan, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sendiri, dan/atau sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.”

Komentar:

Dengan hilangnya pengertian Wajib Pajak, dapat disimpulkan bahwa istilah Pembayar Pajak merupakan pengganti dari istilah Wajib Pajak.

Dari definisi Pembayar Pajak di atas, menurut pemahaman saya ada dua kelompok Pembayar Pajak, yaitu:

Pertama, orang pribadi atau Badan, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakansendiri;

Kedua, orang pribadi atau Badan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak.

Pertanyaannya adalah dalam praktek perpajakan ada orang pribadi yang karena ketentuan-ketentuan undang-undang perpajakan, sebagian haknya diambil alih oleh pemotong pajak. Hal in terjadi karena yang bersangkutan tidak dapat membayar sendiri pajaknya, tetapi dilakukan oleh pemotong pajak. Caranya adalah pajaknya dipotong oleh pemotong pajak dan kemudian pajak tersebut oleh pemotong pajak disetorkan ke kas negara.

Contohnya dalam praktek, seorang pegawai atau karyawan tidak dapat membayar/ menyetor sendiri pajaknya atas penghasilan berupa gaji yang diterimanya setiap bulannya. Tetapi pajak tersebut dipotong oleh pemberi kerja dari gajinya yang ia terima. Besarnya pemotongan sebesar pajak atas gaji yang diterimanya.

Pertanyaannya kemudian, apakah pegawai atau keryawan bukan Pembayar Pajak, karena tidak memenuhi kriteria sebagai orang pribadi yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sendiri atau sebagai pemotong pajak? Lantas apakah pegawai/karyawan tidak mempunyai hak-hak perpajakan?

Bendaharawan pemerintah juga melakukan pemotongan dan pemungutan pajak, tetapi bandaharawan bukanlah badan maupun orang pribadi menurut pengertian perpajakan. Apakah dengan demikian, bendaharwan bukan Pembayar Pajak yang harus memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan sebagaimana diatur dalam UU perpajakan?

About Jaja Zakaria

Nama saya Jaja Zakaria, saya tinggal di Depok, Jawa Barat, kurang lebih 40 km dari Jakarta Selatan. Saya alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogayakarta, dan Opleidings Instituut Financien, Den Haag, Belanda di bidang Hukum Pajak Internasional. Saya pengarang beberapa buku, e-book, dan makalah-makalah perpajakan. Pengalaman saya antara lain pernah menjadi anggota delegasi Indonesia dalam perundingan Perpajakan dengan Denmark, Mesir, Kanada, Uni Emirat Arab, Kuwait, Turki, Brunei Darussalam, Pilipina, Vietnam, Mongolia, dan Taiwan; dalam Study Group on Asian Tax Administration and Research (SGATAR) meeting; dan dalam Joint Commission Indonesia - China. Saya juga anggota International Word Tax Expert.

Posted on December 8, 2017, in Forum, Topik Perpajakan and tagged . Bookmark the permalink. Comments Off on Komentar Atas RUU Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Comments are closed.

%d bloggers like this: