Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan

Saya sudah cukup lama tidak menulis di blog saya. Hal ini karena kesibukan-kesibukan saya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menulis mengenai “Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.”Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (selanjutnya: Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan yang ditetapkan pada tanggal 8 Mei 2017, junto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMk.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Ringkasan hal-hal penting yang berkenaan dengan Akses Informasi Keuangan untuk kepentingan perpajakan adalah sebagai berikut:

Cakupan akses informasi keuangan

Menurut ketentuan Pasal 1 Perppu Nomor 1 Tahun 2017, Akses Informasi Keuangan untuk kepentingan perpajakan meliputi akses untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang perpajakan.

Kewenangan yang diberikan kepada Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Pajak

Dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2017 ini Direktur Jenderal Pajak diberi kewenangan mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan.

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 5 Perppu Nomor 1 Tahun 2017, Menteri Keuangan diberi kewenangan melaksanakan pertukaran informasi keuangan dan/atau informasi dan/atau bukti atau keterangan dengan otoritas yang berwenang di negara atau yurisdiksi lain.

Akses informasi keuangan yang wajib dilaporkan

Laporan yang berkenaan dengan akses informasi keuangan yang wajib dilaporkan lembaga jasa keuangan dan/atau entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan tersebut di atas paling sedikit memuat:

  1. identitas pemegang rekening keuangan;
  2. nomor rekening keuangan;
  3. identitas lembaga jasa keuangan;
  4. saldo atau nilai rekening keuangan; dan
  5. penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan.

Kewajiban pendaftaran

Lembaga keuangan pelapor dan lembaga keuangan non pelapor wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak:

  1. secara langsung;
  2. secara elektronik melalui sistem administrasi yang terintegrasi dengan sistem di Direktorat Jenderal Pajak; atau
  3. melalui pos, perusahaan jasa.

Sanksi yang berkenaan dengan akses informasi keuangan

1.   Sanksi bagi lembaga jasa keuangan dan/atau jasa keuangan lainnya yang menolak memenuhi identifikasi rekening keuangan

Lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain seperti tersebut di atas, tidak diperbolehkan melayani:

  1.   pembukaan rekening keuangan baru bagi nasabah baru; atau
  2.   transaksi baru terkait rekening keuangan bagi nasabah lama,

yang menolak untuk mematuhi ketentuan identifikasi rekening keuangan.

bSanksi bagi Pimpinan dan/atau pegawai lembaga jasa keuangan

Pimpinan dan/atau pegawai lembaga jasa keuangan, pimpinan dan/atau pegawai lembaga jasa keuangan lainnya, dan pimpinan dan/atau pegawai entitas lain yang:

  1. tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Perppu No. 1 Tahun 2017;
  2. tidak melaksanakan prosedur identifikasi rekening keuangan secara benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) Perppu No. 1 Tahun 2017; dan/atau
  3. tidak memberikan informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)Perppu No. 1 Tahun 2017;

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1  tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00.

c. Setiap orang yang membuat pernyataan palsu atau menyembunyikan atau mengurangkan informasi yang sebenarnya dari informasi yang wajib disampaikan dalam laporan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00.

Siapa saja yang bebas dari tuntutan pidana dan perdata yang berkenaan dengan pelaksanaan akses informasi Keuangan

Menteri Keuangan dan/atau pegawai Kementerian Keuangan dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan akses dan pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan; Pimpinan dan/atau pegawai Otoritas Jasa Keuangan yang memenuhi kewajiban penyampaian laporan akses informasi keuangan; dan Pimpinan dan/atau pegawai lembaga jasa keuangan, pimpinan dan/atau  pegawai  lembaga jasa keuangan lainnya, dan pimpinan dan/atau pegawai entitas lain yang memenuhi kewajiban penyampaian laporan akses informasi keuangan, tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

Komentar:

Laporan Akses Informasi Keuangan akan merupakan data yang amat penting bagi Direktorat Jenderal Pajak tertutama bagi para petugas pemeriksa pajak untuk mengetahui penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Dalam praktek di lapangan sudah merupakan hal biasa kalau para pemeriksa pajak akan meminta Rekening Koran Wajib Pajak yang kemudian akan  membanding Rekening Koran Kredit dengan jumlah peredaran usaha yang dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan dan dengan objek PPh Pasal 4 ayat (2) yang berkenaan dengan penjualan tanah dan atau banguna), dan objek PPN, serta membandingkan Rekening Koran Debet (uang keluar) dengan objek PPh Pasal 21/26, dan PPh Pasal 23/26. Padahal pada kenyataannya, banyak hal yang bertalian dengan uang Rekening Koran Kredit (uang masuk) selain yang bertalian dengan penjualan (sale), misalnya transfer antar Rekening, uang berasal dari pinjaman dari pihak ketiga, uang yang merupakan pelunasan pinjaman dari pihak ketiga, penyetoran modal dari pemegang saham, dan sebagainya.

Maka tidak ada jalan lain bagi para wajib pajak untuk membuat catatan pembukuan yang rapi serta diback up dengan dokumen-dokumen pendukung untuk setiap transksi melalui perbankan atau lembaga jasa keuangan lainnya. Misalnya kalau ada uang pinjaman masuk dari pihak ketiga, maka dalam dokumen pembukuan harus dicatat secara jelas bahwa uang tersebut merupakan uang pinjaman dari pihak ketiga sehubungan dengan Perjanjian Peminjaman Uang tanggal sekian, nomor Sekian, dengan pihak si Pulan. Jika tidak, maka bersiap-siaplah tentang adanya koreksi-koreksi fiskal yang tidak bisa dibantah karena tidak adanya bukti pendukung yang memadai untuk membantahnya.

Dengan adanya ketentuan mengenai akses informasi keuangan, apakah ketentuan mengenai rahasia bank yang terdapat dalam undang-undang perbankan di langgar, bahkan menurut ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umun dan Tata Cara perpajakan, untuk meniadakah rahasia bank dalam rangka pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, harus mendapatkan izin tertulis dari Menteri Keuangan. Ternyata Perppu Nomor 1 Tahun 2017, telah mengantisipasinya.

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (8) dinyatakan bahwa dalam hal lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain terikat oleh kewajiban merahasiakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kewajiban merahasiakan tersebut tidak berlaku dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini. Selain itu Pasal 8 Perppu Nomor 1 Tahun 2017 menyatakan bahwa: 1) Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 35A UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009; 2) Pasal 40 dan Pasal 41 UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998; 3) Pasal 47 UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ; 4) Pasal 17, Pasal 27, dan Pasal 55 UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2011; 5)  Pasal 41 dan Pasal 42 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.

Petanyaan berikutnya, bagaimana apabila misalnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, padahal misalnya laporan akses informasi keuangan telah diberikan.

 

About Jaja Zakaria

Nama saya Jaja Zakaria, saya tinggal di Depok, Jawa Barat, kurang lebih 40 km dari Jakarta Selatan. Saya alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogayakarta, dan Opleidings Instituut Financien, Den Haag, Belanda di bidang Hukum Pajak Internasional. Saya pengarang beberapa buku, e-book, dan makalah-makalah perpajakan. Pengalaman saya antara lain pernah menjadi anggota delegasi Indonesia dalam perundingan Perpajakan dengan Denmark, Mesir, Kanada, Uni Emirat Arab, Kuwait, Turki, Brunei Darussalam, Pilipina, Vietnam, Mongolia, dan Taiwan; dalam Study Group on Asian Tax Administration and Research (SGATAR) meeting; dan dalam Joint Commission Indonesia - China. Saya juga anggota International Word Tax Expert.

Posted on July 25, 2017, in Forum, Topik Perpajakan, Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink. 1 Comment.

  1. Its like you read my mind! You appear to know so much about this,
    like you wrote the book in it or something. I think that you could do with
    a few pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is great blog.
    An excellent read. I will definitely be back.

%d bloggers like this: