Mendambakan Undang-undang Pajak Penghasilan Yang Tidak Ribet

Telah santer diberitakan di mass media bahwa dalam reformasi perpajakan akan termasuk pembuatan undang-undang pajak yang baru. Sebagai salah satu pembayar pajak, dalam hal ini saya ingin urun rembug saran-saran dalam pembuatan undang-undang Pajak Penghasilan yang baru.

Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:
1.   Mengenai pembuatan Undang-undang Pajak Penghasilan yang baru

Mekanisme atau sistem pembuatan undang-udang pajak penghasilan yang baru yang dipraktekan selama ini, adalah dengan membuat undang-undang perubahan dari undang-udang yang telah ada sebelumnya. Sampai saat ini undang-undang pajak penghasilan telah empat kali diubah, sehingga sampai saat ini ada lima undang-undang yang mengatur tentang pajak penghasilan, yaitu:

1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, 3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, 4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, 5) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Dengan demikian, bagi seorang wajib pajak atau petugas pajak yang ingin memahami peraturan-peraturan di bidang pajak penghasilan mau tidak mau harus memahami isi lima buah undang-undang! Tentunya hal ini merupakan beban yang berat. Jangankan memahami lima buah undang-undang sekaligus, untuk memahami satu buah undang-undang saja cukup sulit.

Memperhatikan hal-hal tesebut di atas, diharapkan adanya terobosan dari Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam melaksanakan reformasi perpajakan. Khusus yang berkenaan dengan pembuatan undang-undang Pajak Penghasilan, agar pembuatan undang-undang tersebut dilakukan dengan membuat suatu Undang-undang Pajak Penghasilan yang benar-benar baru yang menggantikan undang-undang yang ada. Bukan membuat undang-undang perubahan lagi (baca: akan menjadi perubahan yang kelima, jika ini dilakukan!), seperti yang lazim dilakukan selama ini.

2.  Mengenai peraturan pelaksanaan Undang-undang Pajak Penghasilan

Saat ini terdapat beratus-ratus peraturan pelaksanaan Undang-undang Pajak Penghasilan yang berupa Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden, Keputusan/Peraturan Menteri Keuangan, dan Keputusan/Peraturan/Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. Bahkan masih ada peraturan pelaksanaan yang berasal dari tahun 1984, yang masih berlaku dan tidak pernah diubah, walaupun undang-undangnya sendiri yang menjadi acuan dari peraturan pelaksanaan yang bersangkutan telah empat kali diubah. Jelas hal ini sangat menyulitkan bukan hanya bagi para wajib pajak tetapi juga bagi para petugas pajak.

Diharapkan agar undang-undang yang baru nanti dibuat sejelas dan seterang mungkin, sehingga tidak perlu dibuat peraturan pelaksanaan yang terlalu banyak. Untuk mencegah banyaknya peraturan pelaksanaan undang-undang yang diterbitkan, agar kewenangan membuat peraturan pelaksanaan juga dibatasi hanya sampai dengan Menteri Keuangan. Jadi hanya Presiden dan Menteri Keuangan yang berwenang menerbitkan peraturan Pelaksanaan Undang-undang Pajak Penghasilan. Kewenangan ini tidak bisa didelegasikan kepada aparat bawahannya (Direktur Jenderal Pajak).

3.   Mengenai  hal-hal yang tidak jelas dan aneh dalam isi pasal-pasal dan ayat-ayat dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan

Saat ini dalam muatan Undang-undang Pajak Penghasilan masih terdapat hal-hal yang tidak jelas bahkan aneh.

Berikut adalah beberapa contoh:

a.  Mengenai ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf b Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008

Pasal 2 ayat (3) UU Nomor 36 Tahun 2008 berbunyi sebagai berikut:

(3)  Subjek pajak dalam negeri adalah:

            ”b.   badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

  1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau
  3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
  4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsonal negara;”

Sedangkan Penjelasannya berbunyi:

“Cukup jelas.”

Memperhatikan bunyi ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf b Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, jelas ada dua hal yang harus dijelaskan yaitu: 1) pengertian dari “didirikan di Indonesia”, dan 2) pengertian dari “bertempat kedudukan di Indonesia.

Sayangnya, penjelasannya bukan menjelaskan pengertian kedua hal tersebut, tetapi malahan menyatakan “cukup jelas”.

Seharusnya penjelasannya minimal berbunyi:

Yang dimaksud dengan didirikan di Indonesia adalah………dst.  Sedangkan yang dimaksud dengan berkedudukan di Indonesia adalah…….. dst.

Atau kalau tidak diuraikan di dalam penjelasannya, dapat diatur dalam sub ayat berikutnya misalnya:

Pasal 2 ayat (3) huruf c:

1) Yang dimaksud dengan didirikan di Indonesia sebagaiamana dimakasud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b adalah ……….. dst (terserah mau didifinisikan apa).

2) Yang dimaksud dengan bertempat kedudukan di Indonesia di Indonesia sebagaiamana dimakasud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b adalah ……….. dst (terserah mau didifinisikan apa).

Penjelasan ini sangatlah penting untuk mencegah adanya penafsiran yang berbeda antara wajib pajak dengan petugas pajak dan antara fiskus Indonesia dengan fiskus negara lain dalam hal hal adanya dispute antar negara mengenai penentuan subjek pajak badan sebagai subjep pajak dalam negeri.

b.   Mengenai contoh-contoh penghasilan yang termasuk Objek Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008

Dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, terdapat contoh-contoh penghasilan yang termasuk Objek Pajak Penghasilan (dari contoh a sampai dengan s).

Bagi orang awam dengan adanya contoh-contoh tersebut, akan timbul persepsi bahwa seolah-olah penghasilan yang menjadi Objek Pajak Penghasilan hanya terbatas kepada penghasilan yang disebutkan dalam contoh-contoh penghasilan yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) tersebut. Seharusnya bunyi Pasal 4 ayat (1) Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008 cukup sebagai berikut:

(1)  Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.”

Dengan bunyi ketentuan undang-undang yang lugas ini orang tidak akan lagi salah persepsi mengenai penghasilan yang menjadi objek pajak. Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan, yaitu: “setiap tambahan  kemampuan ekonomis” yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak.”

Selain itu, Undang-undang Pajak Penghasilan sudah secara rinci  mengatur mengenai tambahan kemampauan ekonomis apa saja yang tidak menjadi objek pajak, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU Nomor 36 Tahun 2008 yang mengatur mengenai pengecualian kemampuan ekonomis yang tidak termasuk objek pajak.

Bersambung (Continued)

About Jaja Zakaria

Nama saya Jaja Zakaria, saya tinggal di Depok, Jawa Barat, kurang lebih 40 km dari Jakarta Selatan. Saya alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogayakarta, dan Opleidings Instituut Financien, Den Haag, Belanda di bidang Hukum Pajak Internasional. Saya pengarang beberapa buku, e-book, dan makalah-makalah perpajakan. Pengalaman saya antara lain pernah menjadi anggota delegasi Indonesia dalam perundingan Perpajakan dengan Denmark, Mesir, Kanada, Uni Emirat Arab, Kuwait, Turki, Brunei Darussalam, Pilipina, Vietnam, Mongolia, dan Taiwan; dalam Study Group on Asian Tax Administration and Research (SGATAR) meeting; dan dalam Joint Commission Indonesia - China. Saya juga anggota International Word Tax Expert.

Posted on April 3, 2017, in Forum, Topik Perpajakan and tagged , . Bookmark the permalink. Comments Off on Mendambakan Undang-undang Pajak Penghasilan Yang Tidak Ribet.

Comments are closed.

%d bloggers like this: