Yang Aneh-aneh Dalam Undang-undang Perpajakan

Melanjutkan pembahasan yang aneh-aneh yang terdapat dalam undang-undang perpajakan, pernah dibahas yang aneh-aneh yang terdapat dalam undang-undang mengenai Pajak Penghasilan, selanjutnya akan coba dibahas yang aneh-aneh yang terdapat dalam undang-undang mengenai Ketentuan Umum dan Tatat Cara Perpajakan (KUP).

Keanehan Pertama:

Keanehan pertama adalah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1, angka 40 dan 41 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, yang berbunyi sebagai berikut:

  ”40.   Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung.

  1. Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung.”

Di mana letak keanehannya?

Pertama dari segi bahasa yang sudah menjadi pengertian/pengetahuan umum.

Kata dikirim menurut pengertian/pengetahuan yang sudah umum adalah pada saat suatu barang dikirimkan kepada pihak yang akan menerimanya. Untuk barang-barang berwujud biasanya dikirim oleh pihak pengirim melalui pegawai atau orang yang disuruh untuk mengirimkan barang kiriman atau melalui perusahaan expedisi pengiriman barang misalnya kantor pos, Tiki dan sebagainya. Sedangkan untuk barang-barang yang tidak berwujud, pengertian dikirim adalah pada saat pesan, surat, laporan dan sebagainya dikirim secara elektronik misalnya melalui telegram, e-mail, bluetooth, dan sebagainya oleh pihak pengirim. Sedangkan kata diterima menurut pengertian/pengetahuan yang sudah umum, untuk barang-barang atau benda-benda berwujud adalah pada saat suatu barang atau benda yang dikirimkan telah diterima secara pisik oleh pihak penerima. Contohnya suatu barang/benda dikirimkan tanggal 30 Januari 2016. Apabila barang/benda yang dikirimkan tersebut oleh pihak penerima diterima secara pisik tanggal 2 Februari 2016, maka menurut pengertian/pengetahuan umum tanggal penerimaan barang/benda tersebut adalah tanggal 2 Februari 2016. Sedangkan Pasal 1 angka 41 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman. Jadi dalam contoh tersebut di atas, tanggal penerimaan adalah tanggal 30 Januari 2016 bukan tanggal 2 Februari 2016. Sedangkan untuk barang-barang tidak berwujud pengertian diterima adalah pada saat surat, pesan elektronik, dan sebagainya diterima oleh pihak penerima.

Ketentuan  Pasal 1 angka 41 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tersebut benar-benar menjungkir balikkan pengertian/pengetahuan umum mengenai kata dikirim dan diterima, khususnya yang menyangkut pengiriman/penerimaan barang/benda berwujud.  Apakah dengan demikian hal ini tidak aneh bin ajaib?

Letak keanehan yang kedua.

Ketentuan  Pasal 1 angka 41 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, dalam praktek di lapangan khusus yang menyangkut pengiriman barang-barang berwujud, misalnya surat-surat ketetapan pajak, keputusan-keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai keberatan, amat sering merugikan dan melanggar hak-hak wajib pajak yang dijamin oleh undang-undang perpajakan.

Contoh, ada suatu surat peringatan yang diberikan oleh suatu kantor pelayanan pajak yang harus ditanggapi maksimal dua minggu. Surat peringatan tersebut dikirim tanggal 15 Maret 2016 dan baru diterima oleh wajib pajak tanggal 2 April 2016. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 41 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tanggal diterimanya surat peringatan adalah tanggal 15 Maret 2016 (sesuai dengan tanggal pengiriman), bukan tanggal 2 April 2016. Dengan demikian, wajib pajak tidak berhak lagi memberikan penjelasan atau tanggapan atas surat peringatan tesebut karena sudah lewat dua minggu dari sejak tanggal pengiriman. Apa nggak aneh bin ajaib?

Perlu diketahui, bahwa dalam praktek di lapangan, untuk pengiriman-pengiriman barang/benda berwujud yang dikirimkan oleh pihak otoritas pajak, akan terjadi beberapa kemungkinan perimaannya oleh wajib pajak: a) diterima secara pisik sama dengan tanggal pengirimannya (amat sangat jarang terjadi), b) diterima secara pisik satu hari atau beberapa hari setelah tanggal pengiriman, c) diterima secara pisik satu minggu atau beberapa minggu setelah tanggal pengiriman, d) diterima secara pisik satu bulan atau beberapa bulan setelah tanggal pengiriman, e) tidak diterima. Semua hal tersebut di atas terjadi bukan karena kesalahan wajib pajak sebagai pihak penerima.

Kebanyakan dalam praktek kalau terjadi hal-hal tersebut di atas, yang disalahkan/dirugikan adalah wajib pajak? Aneh  kan?

Bersambung…..

About Jaja Zakaria

Nama saya Jaja Zakaria, saya tinggal di Depok, Jawa Barat, kurang lebih 40 km dari Jakarta Selatan. Saya alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogayakarta, dan Opleidings Instituut Financien, Den Haag, Belanda di bidang Hukum Pajak Internasional. Saya pengarang beberapa buku, e-book, dan makalah-makalah perpajakan. Pengalaman saya antara lain pernah menjadi anggota delegasi Indonesia dalam perundingan Perpajakan dengan Denmark, Mesir, Kanada, Uni Emirat Arab, Kuwait, Turki, Brunei Darussalam, Pilipina, Vietnam, Mongolia, dan Taiwan; dalam Study Group on Asian Tax Administration and Research (SGATAR) meeting; dan dalam Joint Commission Indonesia - China. Saya juga anggota International Word Tax Expert.

Posted on November 14, 2016, in Forum, Topik Perpajakan and tagged , . Bookmark the permalink. Comments Off on Yang Aneh-aneh Dalam Undang-undang Perpajakan.

Comments are closed.

%d bloggers like this: