Wajib pajak haruslah diperlakukan secara adil

Salah satu unsur penting yang harus dipegang Pemerintah dalam pengenaan pajak kepada masyarakat adalah unsur keadilan.

Saat ini sedang ramai diperbincangkan masalah “pengampunan pajak”. Dari berita-berita yang ada, diberitakan bahwa dengan “pengampunan pajak” kepada para pengemplang pajak, yang mau merepatriasi uang-uangnya yang selama ini disembunyikan di luar negeri akan diberi pengampunan berupa tidak akan dikenakan sanksi perpajakan dan diberi fasilitas lain berupa pengenaan pajak penghasilan dengan tarif yang lebih ringan atas penghasilan-penghasilan atau aset-aset yang dilaporkannya.

Jika hal ini benar-benar terjadi, maka akan sangat melukai para wajib pajak yang selama ini taat melaporkan penghasilannya dan membayar pajak atas penghasilan yang dilaporkannya tersebut. Apabila para wajib pajak yang telah taat tersebut tidak ikut diperhatikan dalam “undang-undang pengampunan pajak”, maka dikhawatirkan akan terjadi gelombang “pembangkangan” membayar pajak dari para wajib pajak yang telah taat, karena merasa diperlakukan tidak adil. Jika hal ini terjadi, maka “pengampunan pajak” akan lebih banyak mudhoratnya, ketimbang manfaatnya.

Dari berita-berita yang tersaji di mass media, Menteri Keuangan telah menyatakan bahwa Pemerintah memiliki data yang lebih akurat dan lebih banyak dari data yang tersaji dalam “Panama Papers”. Jika demikian halnya, kenapa Pemeritah tidak menerapkan saja undang-undang perpajakan yang ada terhadap para pengemplang pajak tersebut dari pada menerapkan kebijakan “pengampunan pajak” yang belum tentu baik hasilnya. Toh baik siapa yang ngemplang pajak dan berapa nilai yang dikemplangnya, katanya Pemerintah mempunyai datanya. Perangkat perundang-undangan juga cukup menunjang: ada undang-undang perpajakan, undang-undang tindak pidana korupsi, undang-undang pencucian uang, dan undang-undang hukum pidana. Lantas apa yang menjadi kendala???

Yang mengherankan, ada pernyataan dari Menteri Keuangan yang menyatakan bahwa ada sekitar 2.000 PMA yang selama bertahun-tahun tidak pernah bayar pajak. Kata Menteri Keuangan selanjutnya, salah satu modus yang dipakai perusahaan-prusahaan tersebut adalah dengan cara anak perusahaan (PMA) di Indonesia meminjam uang ke induk perusaaan di luar negeri atau ke salah satu anggota grup perusahaan di luar negeri. Akibat pinjaman tersebut perusahaan (PMA) di Indonesia akan menanggung biaya bunga yang cukup besar yang akibat lanjutnya PMA tersebut terus menerus merugi. Kok bisa ya???

Padahal dalam Undang-undang Pajak Penghasilan ada yang dinamakan “anti tax evasion provisions”, misalnya Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008 yang mengatur bahwa Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan (debt to equity ratio) untuk keperluan penghitungan pajak. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU Nomor 36 Tahun 2008 Direktur  Jenderal  Pajak  berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Kedua aturan tersebut jelas dimaksudkan untuk mencegah akal-akalan yang akan dibuat dalam rangka untuk menggelapkan pajak.

Dalam perjanjian-perjanjian perpajakan yang diadakan oleh Indonesia dengan negara-negara lainpun, yang diadakan dalam rangka untuk penghidaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak yang berkenaan dengan pajak atas penghasilan, terdapat ketentuan yang mengatur mengenai pengenaan pajak untuk perusahaan-perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa (associated enterprises).

Jika “pengampunan pajak” tetap dipaksakan untuk diberlakukan, demi keadilan yang harus diberlakukan untuk seluruh wajib pajak, maka terhadap para wajib pajak yang di luar skema “pengampunan pajak” pun seharusnya mendapat perlakukan perpajakan yang sama. Misalnya dibuat aturan yang menentukan bahwa untuk tahun pajak saat diberlakukannya pengampunan pajak, tarif pajak penghasilan yang berlaku untuk seluruh wajib pajak adalah tarif sebagaimana diatur dalam undang-undang pengampunan pajak, dan sanksi-sanksi perpajakan yang tercantum dalam surat-surat ketetapan pajak, surat-surat keputusan mengenai kebaratan, dan surat-surat tagihan pajak yang belum dilunasi wajib pajak, akan diampuni.

Keadilan, semoga masih tetap ditegakkan di Indonesia yang kita cintai.

About Jaja Zakaria

Nama saya Jaja Zakaria, saya tinggal di Depok, Jawa Barat, kurang lebih 40 km dari Jakarta Selatan. Saya alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogayakarta, dan Opleidings Instituut Financien, Den Haag, Belanda di bidang Hukum Pajak Internasional. Saya pengarang beberapa buku, e-book, dan makalah-makalah perpajakan. Pengalaman saya antara lain pernah menjadi anggota delegasi Indonesia dalam perundingan Perpajakan dengan Denmark, Mesir, Kanada, Uni Emirat Arab, Kuwait, Turki, Brunei Darussalam, Pilipina, Vietnam, Mongolia, dan Taiwan; dalam Study Group on Asian Tax Administration and Research (SGATAR) meeting; dan dalam Joint Commission Indonesia - China. Saya juga anggota International Word Tax Expert.

Posted on April 20, 2016, in Forum, Topik Perpajakan and tagged , . Bookmark the permalink. 1 Comment.

  1. Have you ever thought about adding a little bit more than just yoᥙr
    articles? I mean, what you say is fundamental and all.

    However imagine if you added sօme gгeat visuals or videos
    to give yoսr pⲟsts more, “pop”! Your content is excelⅼent but with
    imaցes and video clips, this site could certainly be one of the very best in its
    field. Supеrb blog!

%d bloggers like this: