Tepatkah Penerapan e-Faktur Untuk Semua Pengusaha Kena Pajak (PKP)?

Mulai 1 Juli 2015, keharusan untuk membuat Faktur Pajak (PPN) dengan mempergunakan aplikasi e-Faktur diterapkan untuk semua Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Pertanyaannya, tepatkah kebijakan yang ditemphuh oleh Direktorat Jenderal Pajak tersebut?

Di dalam praktek di lapangan ternyata dijumpai kendala-kendala sebagai berikut:

  1. Bahwa tidak semua Pengusaha Kena (PKP) memiliki perangkat keras entah itu PC, Lap Top, ataupun Note Book sebagai sarana untuk bisa membuat e-Faktur.
  2. Tidak semua PKP walaupun mempunyai perangkat keras berupa PC, Lap Top, ataupun Note Book mempunyai akses untuk internet. Terutama PKP-PKP yang omzetnya pas-pasan, atau lokasinya tidak berada di kota-kota besar. Bagi PKP-PKP yang kecil-kecil cukup berat  untk berlangganan jaringan internet, karena besarnya uang langganan jaringan internet untuk katagori usaha (bisnis) paling murah sekitar Rp 750.000,00/bulan.
  3. Jika PKP mempunyai perangkat keras dan mempunyai akses untuk jaringan internetpun, belum tentu bisa menjalankan aplikasi e-Faktur. Dalam praktek, ternyata tidak mudah untuk menjalankan aplikasi e-Faktur, bahkan bagi mereka yang biasa menjalankan program komputer sekalipun.
  4. Bahwa ternyata pengetahuan dan pemahaman terhadap aplikasi e-Faktur dari pegawai Direktorat Jenderal Pajak sendiri berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Pernah terjadi ada seorang PKP yang telah membuat e-Faktur dan telah mendapatkan validasi dari Direktorat Jenderal Pajak. Belakangan ketahuan, bahwa e-Faktur yang telah dibuatnya tersebut salah,  yaitu salah mengetik nama. Ketika masalah tersebut ditanyakan kepada salah satu staff Direktorat Jenderal yang bekerja di salah satu Kantor Pelayanan Pajak di Jakarta, mendapat jawaban bahwa e-Faktur tersebut harus  diperbaiki, namun ketika ditanyakan kepada staff yang lain, mendapat jawaban bahwa e-Faktur tersebut harus dibatalkan dan diganti dengan e-Faktur yang baru.

Pertanyaan berikutnya adalah bagaimanakah nasib e-Faktur yang telah mendapatkan validasi dari Direktorat Jenderal Pajak jika dilakukan pemeriksaan pajak, karena ternyata e-Faktur tersebut akan tervalidasi apabila Nomor Faktur Pajaknya sesuai dengan urutan Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan Kantor Pelayanan Pajak di mana PKP yang bersangkutan terdaftar. Padahal banyak unsur untuk syah (valid) nya suatu Faktur Pajak, antara lain berkenaan dengan: a) nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak; b) nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak; c) jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga; d) Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut; e) Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut; f) kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan g) nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak (vide: ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU Nomor 42 Tahun 2009).

Komentar:

Bahwa dengan banyaknya persoalan dalam pembuatan e-Faktur, maka sangat dikhawatirkan akan banyak Pengusaha Kena Pajak yang tahun ini “terpaksa” tidak membuat Faktur Pajak.

Bahwa makin banyak saja masyarakat yang menyatakan pemeo bahwa “mau bayar pajak saja kok sulit”. 

About Jaja Zakaria

Nama saya Jaja Zakaria, saya tinggal di Depok, Jawa Barat, kurang lebih 40 km dari Jakarta Selatan. Saya alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogayakarta, dan Opleidings Instituut Financien, Den Haag, Belanda di bidang Hukum Pajak Internasional. Saya pengarang beberapa buku, e-book, dan makalah-makalah perpajakan. Pengalaman saya antara lain pernah menjadi anggota delegasi Indonesia dalam perundingan Perpajakan dengan Denmark, Mesir, Kanada, Uni Emirat Arab, Kuwait, Turki, Brunei Darussalam, Pilipina, Vietnam, Mongolia, dan Taiwan; dalam Study Group on Asian Tax Administration and Research (SGATAR) meeting; dan dalam Joint Commission Indonesia - China. Saya juga anggota International Word Tax Expert.

Posted on October 17, 2015, in Forum, Topik Perpajakan and tagged , . Bookmark the permalink. Comments Off on Tepatkah Penerapan e-Faktur Untuk Semua Pengusaha Kena Pajak (PKP)?.

Comments are closed.

%d bloggers like this: