Dapatkah target penerimaan pajak Rp 1.300 trilyun tercapai?

Di awal tahun 2015 ada beberapa berita penting yang berkenaan dengan pajak yaitu:

  • Pertama dipilihnya Sigit Priadi Pramudito sebagai Direktur Jenderal Pajak yang baru, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar.
  • Kedua ditetapkannya target penerimaan pajak sebesar Rp 1.300 trilyun dalam Anggaran dan Pendapatan Negara tahun 2015.
  • Ketiga disanderanya beberapa wajib pajak yang menunggak pajak.
  • Keempat dialokasikannya anggaran kurang lebih sebesar Rp 4,5 trilyun untuk remunerasi pegawai Direktorat Jenderal Pajak.
  • Kelima pegawai Direktorat Jenderal Pajak akan ditambah dengan 10.000 pegawai.
  • Keenam adanya wacana pemberian pengampunan pajak dalam rangka menarik uang milik para WNI yang parkir di luar negeri.

Dari berita-berita tersebut di atas, dapat ditarik suatu benang merah bahwa Pemerintah dalam tahun 2015 akan menggencot kenaikan penerimaan pajak dari tahun sebelumnya.

Pertanyaannya adalah dapatkah target penerimaan sebesar Rp 1.300 trilyun tersebut tercapai? Salah satu jawaban dari pertanyaan tersebut adalah Direktur Jenderal Pajak beserta jajarannya harus fokus dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas menggali peneriman negara dari sektor pajak.

Ada beberapa hal yang bisa ditempuh agar Direktur Jenderal Pajak yang baru beserta jajarannya dapat fokus dalam tugas meningkatkan penerimaan pajak. Salah satu hal yang bisa ditempuh oleh Pemerintah adalah melakukan perubahan yang mendasar atas kewenangan yang ada di pundak Direktur Jenderal Pajak.

Saat ini, ada tiga kewenangan yang sekaligus berada di tangan Direktur Jenderla Pajak yaitu kewenangan menetapkan pajak (berkaitan dengan penerimaan pajak), kewenangan memutus keberatan yang diajukan wajib pajak berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2008 dan memutus peninjauan kembali yang diajukan wajib pajak berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 (kewenangan yang bersifat yudikatif), serta kewenangan membuat peraturan pelaksanaan undang-undang perpajakan (kewenangan yang bersifat legislatif).

Dari pengalaman praktek selama ini, mudharat 3 kewenangan tersebut di atas berada di tangan Direktur Jenderal Pajak sekaligus, antara lain adalah sebagai berikut:

  1. Direktur Jenderal Pajak beserta jajarannya tidak fokus dalam menjalankan fungsi pengelolaan penerimaan pajak (yang antara lain bertalian dengan tugas pemeriksaan pajak, penetapan pajak, dan penagihan pajak), karena baik pemikiran maupun man power yang tersedia juga harus dibagi untuk juga mengurusi keberatan dan pembuatan peraturan pelaksanaan undang-undang perpajakan.
  2. Tidak ada adanya chek and balances terutama yang bertalian dengan mutu (kualitas) pemeriksaan dan penetapan pajak, karena keberatan yang diajukan oleh wajib pajak akan diputus oleh instansi yang juga melakukan pemeriksaan dan/atau menetapkan pajak (kata bahasa gaul: masa jeruk makan jeruk).
  3. Terdapat peraturan-peraturan perpajakan yang legalitas maupun isinya perlu dipertanyakan. Terdapat beberapa peraturan perpajakan yang melebihi apa yang diatur dalam undang-undang perpajakan, atau tidak ada cantolannya dalam undang-undang. Di samping itu, sering sekali peraturan pelaksanaan perpajakan itu berubah, bahkan perubahan itu dalam ukuran bulanan. Hal tersebut bertentangan dengan azas kepastian hukum dan membingungkan bukan hanya bagi wajib pajak tetapi juga bagi para petugas pajak.Saat ini terdapat ratusan bahkan ribuan peraturan pelaksanaan undang-undang perpajakan.

Dengan demikian, alangkah baiknya apabila Presden Joko Widodo selain menunjuk Direktur Jenderal Pajak yang baru, juga mengubah pengelolaan tiga fungsi kewenangan tersebut di atas. Sebaiknya Direktur Jenderal Pajak hanya diberi kewenangan di bidang penetapan pajak (termasuk di dalamnya ektensifikasi dan intensifikasi wajib pajak, pemeriksaan pajak, penetapan pajak, dan penagihan pajak). Sedangkan untuk pengelolaan keberatan dan pembuatan peraturan-peraturan pelaksanaan perundang-undangan perpajakan diserahkan kepada instansi lain yang tidak di bawah organisasi Direktorat Jenderal Pajak.

Apa keuntungan pemisahan pengelolaan ketiga fungsi tersebut? Kebaikannya antara lain:

  1. Direktur Jenderal Pajak beserta seluruh jajarannya akan folus dalam pengelolaan penerimaan pajak, karena tidak lagi mengurusi keberatan dan pembutan peraturan perpajakan.
  2. Akan ada chek and balances dalam pemeriksaan dan penerimaan pajak, karena bagi wajib pajak yang merasa dirugikan akan mengajukan keberatan ke instansi lain. Pada gilirannya, pemeriksaan dan penetapan pajak diharapkan akan membaik kualitasnya, karena kalau tidak, dalam proses keberatan akan kalah terus. Kejujuran wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannyapun juga diharapkan akan membaik, karena hak-haknyapun telah diakomodasi dengan baik dan pemeriksaan dan penetapan pajak telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan perpajakan dan data valid yang ada pada wajib pajak. Di samping itu, lembaga keberatan akan menjadi lembaga peradilan pajak tingkat pertama. Sehingga kalau         wajib pajak mengajukan banding ke Pengadilan Pajak ada dasar hukumnya yang jelas.
  1. Pengeluaran peraturan pelaksanaan undang-undang perpajakan akan lebih terkontrol dan lebih teliti pembuatannya baik dilihat dari aspek legal draftingnya, maupun dari isinya. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak masih dimungkinkan mengeluarkan peraturan perpajakan tetapi hanya terbatas yang bertalian dengan admnistrasi pengelolaan penerimaan pajak.

About Jaja Zakaria

Nama saya Jaja Zakaria, saya tinggal di Depok, Jawa Barat, kurang lebih 40 km dari Jakarta Selatan. Saya alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogayakarta, dan Opleidings Instituut Financien, Den Haag, Belanda di bidang Hukum Pajak Internasional. Saya pengarang beberapa buku, e-book, dan makalah-makalah perpajakan. Pengalaman saya antara lain pernah menjadi anggota delegasi Indonesia dalam perundingan Perpajakan dengan Denmark, Mesir, Kanada, Uni Emirat Arab, Kuwait, Turki, Brunei Darussalam, Pilipina, Vietnam, Mongolia, dan Taiwan; dalam Study Group on Asian Tax Administration and Research (SGATAR) meeting; dan dalam Joint Commission Indonesia - China. Saya juga anggota International Word Tax Expert.

Posted on February 12, 2015, in Forum, Topik Perpajakan and tagged , . Bookmark the permalink. 1 Comment.

  1. I must thank you for the efforts you’ve put in penning this
    website. I really hope to see the same high-grade content by you in the
    future as well. In fact, your creative writing abilities has encouraged me to get my
    own, personal website now 😉

%d bloggers like this: