Yang Aneh-aneh Dalam Undang-undang Pajak Penghasilan

Jika kita cermati dengan teliti, terdapat hal-hal yang aneh dalam Undang-undang Pajak Penghasilan kita. Hal-hal aneh tersebut antara lain adalah:

Yang bertalian dengan Subjek Pajak

Pasal 2 ayat (3) huruf a. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 (selanjutnya: disingkat UU No. 36 Tahun 2008) menyatakan sebagai berikut:

  “(3)   Subjek pajak dalam negeri adalah:

a.      orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;”

Apa yang aneh?

Menurut ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, salah satu kriteria dari orang pribadi yang merupakan subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

Aneh, niat kok dijadikan acuan untuk menentukan subjek pajak dalam negeri. Bagaimana caranya mengukur niat? Niat itu kan adanya dalam hati seseorang. Yang tahu niat kan hanya orang yang bersangkutan dan Tuhan YME (Allah Subhanahu Wata’ala). Bagaimana caranya dan dari mana petugas pajak mengetahui bahwa seseorang pribadi mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Aneh kan? Siapa ayo di antara para pembaca yang bisa tahu niat seseorang. Menurut pendapat saya, ketentuan ini berlebihan (lebay, kalo kata orang gaul).

Kemudian Pasal 2 ayat huruf b. menyatakan sebagai berikut:

     “(3)   Subjek pajak dalam negeri adalah:

b.   badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria, ………..dst”

Apa yang aneh?

Di sini ada dua kriteria yang menentukan suatu badan menjadi subjek pajak dalam negeri, yaitu badan tersebut didirikan di Indonesia atau bertempat kedudukan di Indonesia. Apa para pembaca yang budiman tahu, apa yang dimaksud dengan didirikan di Indonesia dan bertempat kedudukan di Indonesia. Kalau saya sih tidak tahu.

Setelah saya membaca Penjelasan dari Pasal 2 ayat huruf b. UU No. 36 Tahun 2008 tersebut di situ tertulis:

       “Huruf b

                 Cukup jelas”.

Aneh bukan, wong kita belum tahu apa yang dimaksud dengan didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia kok dibilang cukup jelas. Padahal kriteria tersebut dipakai untuk menentukan apakah suatu badan itu merupakan subjek pajak dalam negeri atau bukan. Sudah barang tentu, konsekwensi berikutnya akan bertalian dengan kewajiban dan hak perpajakan badan yang berkenaan, yang tentunya berbeda dengan kewajiban dan hak perpajakan subjek pajak badan luar negeri.

Menurut pendapat saya, seharusnya dalam ayat berikutnya atau minimal dalam penjelasannya dijelaskan, mungkin dimulai dengan prase kalimat:

“Yang dimaksud dengan didirikan di Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (5) adalah blablabla ……. Sedangkan yang dimaksud dengan bertempat kedudukan di Indonesia adalah blebleble …..”.

Setelah saya membuka-buka perundang-undangan pajak negara lain, rata-rata terdapat penjelasan mengenai kedua hal tersebut. Dalam perundang-undangan pajak  suatu negara Eropa misalnya, suatu perusahaan atau badan hukum dianggap didirikan di negara itu apabila perusahaan atau badan hukum itu didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara itu, tanpa melihat di negara mana keberadaan dari perusahaan atau badan hukum yang bersangkutan. Sedangkan mengenai bertempat kedudukan, umumnya ukurannya adalah apabila manajemen efektif (effective management)-nya berada di negara itu. Salah satu negara di Asia, bahkan menganggap suatu perusahaan akan dianggap berkedudukan di negara itu apbila perusahaan yang berkenaan terdaftar (registered) di negara itu.

Memang kayanya Pemerintah dan DPR (karena mereka yang membuat undang-undangnya) kita, gemar membuat aturan yang aneh-aneh, biar aturannya kelihatan canggih?

Keanehan berikutnya:

Pasal 2 ayat (1) huruf c UU No. 36 Tahun 2008, menyatakan bahwa salah satu yang menjadi subjek pajak adalah bentuk usaha tetap.

Pasal 2 ayat (5)-nya menjelaskan yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap sebagai berikut:

       “(5)  Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa

a.      ………

b.       ………

c.       …………

d.      gedung kantor;

e.       pabrik;

f.        bengkel;

g.      gudang;

h.      ruang untuk promosi dan penjualan;

i.        dst.”

Apa yang aneh?

Semua orang yang belajar hukum, termasuk para mahasiswa fakultas hukum, tentunya tahu bahwa yang biasanya menjadi subjek (baca: subjek hukum) adalah orang, bisa orang pribadi atau badan hukum. Nah yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap sebagai subjek pajak (baca: subjek hukum berdasarkan undang-undang perpajakan) berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (5) UU No. 36 Tahun 2008, termasuk benda-benda antara lain: gedung kantor, pabrik, bengkel, gudang, dan sebagainya.

Benda-benda tersebut, dalam konstruksi hukum, bukanlah merupakan subjek hukum, tetapi merupakan objek. Aneh bukan benda-benda yang biasanya merupkan objek (baca: objek hukum) dipaksain menjadi subjek (baca: subjek hukum)?

Para pembaca yang budiman, anda penasaran dengan keanehan-keanehan lainnya? Tunggu dalam tulisan-tulisan saya berikutnya.

About Jaja Zakaria

Nama saya Jaja Zakaria, saya tinggal di Depok, Jawa Barat, kurang lebih 40 km dari Jakarta Selatan. Saya alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogayakarta, dan Opleidings Instituut Financien, Den Haag, Belanda di bidang Hukum Pajak Internasional. Saya pengarang beberapa buku, e-book, dan makalah-makalah perpajakan. Pengalaman saya antara lain pernah menjadi anggota delegasi Indonesia dalam perundingan Perpajakan dengan Denmark, Mesir, Kanada, Uni Emirat Arab, Kuwait, Turki, Brunei Darussalam, Pilipina, Vietnam, Mongolia, dan Taiwan; dalam Study Group on Asian Tax Administration and Research (SGATAR) meeting; dan dalam Joint Commission Indonesia - China. Saya juga anggota International Word Tax Expert.

Posted on July 31, 2013, in Forum, Topik Perpajakan and tagged , , , . Bookmark the permalink. 26 Comments.

  1. Yth. Bpk Jaja Zakaria,

    Sekedar urun rembuk menanggapi sebagian tulisan bapak.

    Menurut saya, sebenarnya masalah tersebut sudah diakomodir pada PER-43/PJ/2011 dimana terdapat poin-poin penjelasan untuk kategorisasi tentang niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Untuk kriteria badan SPDN, peraturan Dirjen Pajak tersebut juga menjelaskannya. Sekadar sharing, Resident OP dan <Resident Badan.

    Memang menarik sekali pertanyaan tentang mengapa tidak ada penjelasan UU tentang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Masalah sudah jelas atau belum akhirnya menjadi pertanyaan tentang relativitas. Akan tetapi, menurut saya pribadi, perdirjen tersebut sudah membantu.

    Terima Kasih,
    Ramzil Huda

  2. Dear Mas Ramzil Huda,
    Pertama-tama terimalah penghargaan saya yang sedalam-dalamnya atas komentar dan pendapat yang anda sampaikan. Komentar dan pendapat anda akan menambah wawasan bagi pembaca-pembaca yang lainnya.

    Sekedar komentar dari saya, tulisan saya baru sampai pada tahapan menganalisa keanehan-keanehan yang terdapat dalam Undang-undang Pajak Penghasian, belum sampai pada tahapan apa kira-kira upaya-upya yang dapat dilakukan untuk menghilangkan atau meninimalisasi keanehan-kenahan tersebut. Sebelum saya saya membuat tulisan saya, sayapun telah membaca Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2011 dan kebetulan saya mempunyai komentar juga atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2011 tersebut.

    Terima kasih atas kunjungan anda ke blog saya, saya natikan tulisan-tulisan anda yang lainnya.

    Salam,
    Zakaria

  3. Terima Kasih Pak atas tanggapannya :-),

    saya juga menunggu kelanjutan tulisan Bapak.

    Salam Hormat,
    Ramzil

  4. Terima kasih kembali, sukses selalu untuk anda

  5. Yth Bapak Jaja Zakaria,

    Saya hanya ingin mengomentari pendapat bapak tentang Bentuk Usaha Tetap.

    Saya sangat menghormati Bapak sebagai seorang anggota delegasi yg sangat berpengalaman dalam negosiasi tax treaty Indonesia dengan banyak negara partner, pengarang buku P3B, International World Tax Expert (sebagaimana dalam profil yg bapak tunjukkan), dan juga praktisi Indonesia yang sangat berpengalaman dalam bidang perpajakan internasional. Menurut saya, Bapak juga tentunya tahu bahwa sejak tahun 1983, terminologi Bentuk Usaha Tetap telah digunakan dalam ketentuan perpajakan domestik Indonesia. Namun, terlepas dari itu, terminologi Bentuk Usaha Tetap -yang mempunyai padanan terminologi “Permanent Establishment”- sebenarnya telah dikenal dalam tax treaty Indonesia yang pertama pada tahun 1973 (Pasal 5 Tax Treaty Indonesia-Belanda,ditandatangani tahun 1973 dan berlaku efektif tahun 1971).

    Kerancuan perumusan Bentuk Usaha Tetap sebagai subjek pajak dalam UU PPh Indonesia, menurut saya, diawali dari definisi Bentuk Usaha Tetap yg menurut UU PPh Indonesia adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi atau badan. Sedangkan, subjek pajak lain -selain BUT itu sendiri- menurut UU PPh Indonesia adalah orang pribadi atau badan. Dengan demikian, seseorang dapat menjadi subjek pajak ganda, ketika secara natural (person), seseorang adalah subjek pajak, namun ia juga dapat menjadi subjek pajak lagi ketika memenuhi kriteria bentuk usaha tetap.

    Selain itu, menurut saya, jika kita berbicara tentang bentuk usaha tetap, maka terminologi ini tidak dapat dilepaskan dari konteks perpajakan internasional. Terminologi ini merupakan salah satu ciri yang membedakan hukum pajak internasional dengan bidang hukum lainnya. Jika kita kembali ke tahun 1920-an ketika the 4 economist (salah satunya E.R.A Seligman dari Amerika Serikat) diminta oleh International Chamber of Commercee untuk membuat suatu rekomendasi mengenai konsensus perpajakan internasional dan juga jika kita perhatikan model awal Double Tax Agreement yg dikembangkan oleh League of Nations (ketika perusahaan multinasional mulai berkembang dan menjadi isu dalam perpajakan antarnegara), kita dapat melihat bahwa lahirnya terminologi Bentuk Usaha Tetap atau Permanent Establishment ini tidak dapat dilepaskan dari konsep separate accounting, yg memisahkan penghasilan dan biaya antara head office dan branch-nya yang berada di luar yurisdiksi head office. Pada lanjutannya, sebagaimana model ini dikembangkan oleh Mitchell Caroll, konsep ini berevolusi menjadi konsep arm’s length principle. Dengan kata lain, dalam konteks perpajakan internasional, konsep arm’s length principle berawal dari pemikiran bagaimana memajaki bentuk usaha tetap dan head office-nya.

    Kembali ke bentuk usaha tetap, menurut saya, secara historis, konsep bentuk usaha tetap digunakan untuk mengatur perlakuan pajak atas business income (Pasal 7 tax treaty akan selalu mengacu ke pasal 5 tax treaty). Sebagaimana konsep separate accounting, konsep BUT ini digunakan untuk memisahkan (separate) penghasilan dan biaya antara head office dan branch-nya, walaupun secara hukum, head office dan branch-nya adalah satu kesatuan entitas (single entity) yang tidak terpisahkan. Karena itu, tidak salah jika beberapa pihak menyatakan bahwa berbeda dengan bidang hukum lainnya, bentuk usaha tetap merupakan fiksi dalam hukum pajak internasional (permanent establishment is a legal fiction in international tax field).

    Demikian pak, mohon koreksinya jika apa yang saya nyatakan di atas tidak sesuai dengan pendapat bapak.

    Salam hormat,

  6. Dear Mas Christian,

    Pertama-tama saya mengucapkan alhamdulillah (segala puji bagi Allah) bahwa anda telah sedia berbagi ilmu dengan pembaca lainnya, dan itu yang saya dambakan. Saya meyakini bahwa makin banyak orang yang rela berbagi pengetahuan di bidang perpajakan, maka akan makin banyak orang yang sadar pajak di masayarkat Indonesia. Situasi ini akan sangat bagus bagi kemajuan Indonesia yang kita cintai ini.

    Komentar yang Mas Christian berikan atas tulisan saya, sebenarnya telah masuk dalam materi pembahasan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menghilangkan atau meminimalisasi keanehan-keanehan yang terdapat dalam undang-undang perpajakan kita, yang insya Allah akan dibahas dalam tulisan-tulisan saya berikutnya.

    Sedikit komentar dari saya, bahwa istilah “permanent establishment” awal mulanya diterjemahkan menjadi istilah “tempat usaha tetap”. Lihat misalnya Pasal 5 ayat (1) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Indonesia – Belanda (Tahun 1973), Indonesia – Prancis (Tahun 1979) yang berbunyi sebagai berikut” : “(1) Untuk tujuan Persetujuan ini, istilah “tempat usaha tetap” berarti suatu tempat usaha tetentu dimana seluruh atau sebagian usaha suatu perusahaan dijalankan”; menjadi “kedudukan tetap”, lihat misalnya Pasal 5 ayat (1) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Indonesia – Inggris Raya (Tahun 1974) yang berbunyi sebagai berikut” : “(1) Untuk tujuan Persetujuan ini, istilah “kedudukan tetap” berarti suatu tempat usaha tetentu dimana seluruh atau sebagian usaha suatu perusahaan dijalankan”; menjadi “pendirian tetap” lihat misalnya Pasal 5 ayat (1) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda, Indonesia – Belgia (Tahun 1973), dan Indonesia – Jepang (Tahun 1982) yang berbunyi sebagai berikut” : “(1) Untuk tujuan Persetujuan ini, istilah “pendirian tetap” berarti suatu tempat usaha tetentu dimana seluruh atau sebagian usaha suatu perusahaan dijalankan”. Kemudian diubah lagi menjadi “bentuk usaha tetap” dan dipakai sampai sekarang.

    Sekali lagi terimalah perhargaan saya yang setinggi-tingginya atas komentar Mas Christian yang diberikan, saya nantikan komentar dan atau tulisan anda berikutnya.

    Sampai juga.

  7. The forum is a brhtgier place thanks to your posts. Thanks!

  8. I don’t even know how I ended up here, but I thought this post
    was good. I don’t know who you are but definitely you’re going to a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

  9. Pretty component to content. I simply stumbled upon your site and in accession capital to claim that I get actually
    loved account your weblog posts. Anyway I’ll be subscribing on your feeds and even I achievement
    you get right of entry to persistently quickly.

  10. I always used to read post in news papers but now as I
    am a user of internet thus from now I am using net for
    content, thanks to web.

  11. Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a
    entertainment account it. Glance complex to more delivered agreeable
    from you! By the way, how could we be in contact?

  12. When some one searches for his required thing, therefore he/she needs
    to be available that in detail, therefore that thing is
    maintained over here.

  13. naturally like your website however you need to take a look at
    the spelling on quite a few of your posts. A number of them are rife with spelling issues and
    I find it very bothersome to tell the reality on the other hand I’ll definitely come back again.

  14. Hi there! I understand this is somewhat off-topic however I had to
    ask. Does running a well-established website such as yours require a large amount
    of work? I’m brand new to operating a blog but I do write in my diary every day.
    I’d like to start a blog so I can share my experience and feelings online.
    Please let me know if you have any kind of ideas or tips for new aspiring bloggers.
    Appreciate it!

  15. Please let me know if you’re looking for a article author for
    your blog. You have some really great posts and I believe I would be a good asset.
    If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely love to write some
    articles for your blog in exchange for a link back to mine.
    Please shoot me an email if interested. Kudos!

  16. Wow, wonderful weblog format! How long have you ever been running
    a blog for? you make blogging look easy. The overall look of your site is magnificent, let alone
    the content!

  17. Hi there this is somewhat of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to
    manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding skills
    so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would
    be enormously appreciated!

  18. Thanks a lot for sharing this with all folks you actually realize what you’re talking approximately!
    Bookmarked. Please also consult with my web site =). We can have a link exchange agreement among us

  19. I am extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your weblog.
    Is this a paid theme or did you modify it yourself?
    Anyway keep up the nice quality writing, it is rare to see a nice blog like this one these days.

  20. Hello there! Do you know if they make any plugins to safeguard against
    hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard
    on. Any suggestions?

  21. Good blog post. I certainly appreciate this site.
    Keep writing!

  22. Pretty! This has been an incredibly wonderful post. Thanks
    for providing these details.

  23. Aw, this was an exceptionally good post. Spending some
    time and actual effort to make a really good article but what can I say I hesitate a whole lot and don’t seem to get nearly
    anything done.

  24. I am not sure where you are getting your information, but
    good topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more.

    Thanks for excellent info I was looking for this info for my mission.

  25. I think yoou have a lot of knowledge in this subject and you really know your stuff.

  26. Fantastic goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just extremely great. I actually like what you’ve acquired here, really like what you are saying and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still care for to keep it wise. I can not wait to read much more from you. This is actually a great web site.

%d bloggers like this: