Ringkasan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM)

Landasan hukum pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM)

Landasan hukum pengenaan PPN adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 beserta dengan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Pihak yang berkewajiban mengenakan PPn BM

  • Pengusaha yang menghasilkan barang mewah di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya; dan
  • Pengusaha yang mengimpor barang kena pajak yang tergolong mewah.

Objek PPn BM

PPn BM dikenakan terhadap:

  1. penyerahan barang kena pajak tergolong mewah di dalam daerah pabean;
  2. impor barang kena pajak tergolong mewah.

Tarif PPn BM

  • Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) paling rendah sebesar 10% dan paling tinggi sebesar 200%. Ketentuan mengenai kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebagaimana dimaksud di atas diatur dengan Peraturan Pemerintah.
  • Atas ekspor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah dikenakan pajak dengan tarif 0%. Ketentuan mengenai jenis Barang yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebesar 0% diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

Penghitungan PPn BM dan Dasar Pengenaan PPn BM

PPPn BM yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak, yaitu Harga Jual, Penggantian, atau nilai lain. Nilai lain  diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Mekanisme pengenaan PPn BM

Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan hanya 1 kali, yaitu pada waktu penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah oleh Pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor barang kena pajak yang tergolong mewah.

Penyetoran PPn BM terutang dan pelaporan PPn BM

Penyetoran PPN BM oleh Pengusaha Kena harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) disampaikan.

SPT Masa PPN disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

Faktur Pajak

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah.

Hal-hal yang harus dicantumkan dalam Faktur Pajak:

Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah, yang paling sedikit memuat:

  1. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan barang kena pajak yang tergolong mewah;
  2. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli barang kena pajak yang tergolong mewah
  3. jenis barang mewah;
  4. jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
  5. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
  6. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
  7. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Saat pembuatan Faktur Pajak:

Faktur Pajak harus dibuat pada:

  1. saat penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah; atau
  2. saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah dan/atau sebelum penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah.

About Jaja Zakaria

Nama saya Jaja Zakaria, saya tinggal di Depok, Jawa Barat, kurang lebih 40 km dari Jakarta Selatan. Saya alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogayakarta, dan Opleidings Instituut Financien, Den Haag, Belanda di bidang Hukum Pajak Internasional. Saya pengarang beberapa buku, e-book, dan makalah-makalah perpajakan. Pengalaman saya antara lain pernah menjadi anggota delegasi Indonesia dalam perundingan Perpajakan dengan Denmark, Mesir, Kanada, Uni Emirat Arab, Kuwait, Turki, Brunei Darussalam, Pilipina, Vietnam, Mongolia, dan Taiwan; dalam Study Group on Asian Tax Administration and Research (SGATAR) meeting; dan dalam Joint Commission Indonesia - China. Saya juga anggota International Word Tax Expert.

Posted on July 21, 2013, in Pajak Indonesia, Peraturan Perpajakan and tagged , , . Bookmark the permalink. 8 Comments.

  1. Do you have any video of that? I’d want to find out some additional information.

  2. whoah this blog is wonderful i really like studying your posts.
    Keep up the good work! You already know, lots of people are hunting around for this info, you could
    aid them greatly.

  3. Fine way of describing, and good piece of writing to take
    information concerning my presentation focus, which i am going to deliver in institution of
    higher education.

  4. Hi to every one, the contents existing at this web page are
    in fact amazing for people knowledge, well, keep up the nice work fellows.

  5. Because the admin of this site is working, no question very quickly it will be renowned, due to its quality contents.

  6. Hi! I know this is kinda off topic but I’d figured I’d ask.
    Would you be interested in exchanging links or maybe
    guest authoring a blog post or vice-versa? My blog addresses a lot of the same
    topics as yours and I feel we could greatly benefit from each other.
    If you’re interested feel free to send me an e-mail.
    I look forward to hearing from you! Wonderful blog by the way!

  7. Incredible story there. What occurred after? Take care!

  8. That would be the end of this report. Right here youll locate some web pages that we believe you will appreciate, just click the links.

%d bloggers like this: