Tanya Jawab


Di rubrik ini anda dipersilahkan untuk menanyakan masalah-masalah yang berkenaan dengan perpajakan Indonesia. Disamping itu, andapun dipersilahkan untuk mengirim tulisan pendek mengenai topik yang berkenaan dengan masalah-masalah perpajakan Indonesia.

In this column you are welcome to inquire issues in connection with Indonesian taxation. In addition, you are also welcome to send a short paper on a topic related to Indonesian taxation issues.

Tentang Jaja Zakaria

Nama saya Jaja Zakaria, saya tinggal di Depok, Jawa Barat, kurang lebih 40 km dari Jakarta Selatan. Saya alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogayakarta, dan Opleidings Instituut Financien, Den Haag, Belanda di bidang Hukum Pajak Internasional. Saya pengarang beberapa buku, e-book, dan makalah-makalah perpajakan. Pengalaman saya antara lain pernah menjadi anggota delegasi Indonesia dalam perundingan Perpajakan dengan Denmark, Mesir, Kanada, Uni Emirat Arab, Kuwait, Turki, Brunei Darussalam, Vietnam, Mongolia, dan Taiwan; dalam Study Group on Asian Tax Admintrasion and Reseach (SGATAR) meeting; dan dalam Joint Comission Indonesia - China. Saya juga anggota Internatonal Word Tax Expert.

Posted on Juli 15, 2013, in Tanya Jawab, Uncategorized. Bookmark the permalink. 6 Komentar.

  1. Dear Pak Jaja

    saya ingin bertanya..

    Jika Tn A adalah pemilik modal PT. ABC

    Pemilik modal PT. ABC (Tn. A) berencana akan mengalihkan asset bergerak maupun tak bergerak (aset tetap) dan piutang di PT. ABC menjadi modal saham. Dengan demikian struktur modalnya akan berubah.

    Pertanyaan:
    1. Apakah bisa langsung di net off begitu saja tanpa ada setoran tunai sebagai bukti ke Kementrian Hukum dan Ham?
    2. Adakah obyek pph yang terhutang Tn. A maupun PT. ABC atas pengalihan tsb?

    Terima kasih atas sarannya

    • Dear Mas David,
      Pertanyaan yang pertama menurut pendapat saya, bertalian dengan penambahan modal perseroan. Jawaban untuk itu dapat anda lihat di Bab III, Bagian Ketiga, Pasal 41, 42, dan 43 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

      Aspek pajaknya ada yaitu yang berkenaan dengan perbedaan antara nilai buku dengan harga pasar dari asset yang mau dikonversi menjadi modal saham. Apabila terjadi selisih, selisih tersebut terutang Pajak Penghasian. (lihat ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan).

      Demikian jawaban saya mudah-mudahan memuaskan anda.

      Di samping itu, sayapun dengan senang hati mengundang pendapat atau komentar dari pembaca yang lain terhadap pertanyaan yang diajukan Mas David.

  2. krisna busana akarya

    Pak Jaja YSH,

    mohon tanya apakah ada larangan untuk menggunakan virtual office dalam mengurus pengajuan PKP
    terima kasih
    Kbukary

    • Dear Reader,
      sepanjang pengetahuan saya, ada beberapa pesayaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan untuk dikukuhkan sebagai PKP, untuk wajib pajak perorangan perorangan antara lain harus melampirkan:
      1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
      2) dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan
      3) surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.

      untuk wp badan:
      1) fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi Wajib Pajak badan ybs;
      2) fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak salah satu pengurus;
      3) dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan
      4) surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.
      (lihat Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER – 20/PJ/2013 tanggal 30 Mei 2013.

      Untuk virtual office tentunya tidak akan bisa melampirkan dokumen pada angka 3) untuk wp perorangan atau angka 4) untuk wp badan, karena virtual office keberadaannya di dunia maya.

      Demikian penjelasan saya, semoga ada manfaatnya. Untuk mencari solusinya, sebaiknya mengirim surat resmi ke Direktorat Jenderal Pajak untu menanyakan masalah ini.

      • krisna busana akarya

        terima kasih banyak Pak, nggak nyangka akan dapat balasan secepat itu, terima kasih.
        ya sedikit banyak saya juga baca peraturan yang ada misalnya peraturan Direjn Pajak 20/PJ/2013, di situ meneurut pemahaman saya sama sekali tidak ada larangan untuk menggunakan virtual office, karena memang di situ kita menyewa dengan membayar, kita punya line telepon serta nomor faks, dan kami juga sudah memiliki ijin domisili dari kelurahan setempat, siup, tdp, npwp juga sudah ada

        demikian Pak tambahan dari saya

        sekali lagi terima kasih

      • Dear Reader,
        jika persyaratan-persyaratan yang diminta memang ada, ya pastinya sih tidak ada masalah, berati virtual office anda selain menggunakan address yang ada di dunia maya, juga menggunakan address sesuai dengan siup, npwp, dan surat keterangan domisili kalau gitu. Yang saya juga ikut penasaran, bagaimana penyelesaiannya apabila alamat (address) hanya menggunakan address yang ada di dunia maya, misalnya berupa e-mail address, atau mungkin web atau blog dan mungkin nomor mobile. Bagaimana cara pendaftarannya, apa berhak mengeluarkan Faktur Pajak, dan segudang pertanyaan lainnya.

        Have a nice week end. Sukses selalu.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 65 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: