Tanya Jawab


Di rubrik ini anda dipersilahkan untuk menanyakan masalah-masalah yang berkenaan dengan perpajakan Indonesia. Disamping itu, andapun dipersilahkan untuk mengirim tulisan pendek mengenai topik yang berkenaan dengan masalah-masalah perpajakan Indonesia.

In this column you are welcome to inquire issues in connection with Indonesian taxation. In addition, you are also welcome to send a short paper on a topic related to Indonesian taxation issues.

About Jaja Zakaria

Nama saya Jaja Zakaria, saya tinggal di Depok, Jawa Barat, kurang lebih 40 km dari Jakarta Selatan. Saya alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogayakarta, dan Opleidings Instituut Financien, Den Haag, Belanda di bidang Hukum Pajak Internasional. Saya pengarang beberapa buku, e-book, dan makalah-makalah perpajakan. Pengalaman saya antara lain pernah menjadi anggota delegasi Indonesia dalam perundingan Perpajakan dengan Denmark, Mesir, Kanada, Uni Emirat Arab, Kuwait, Turki, Brunei Darussalam, Vietnam, Mongolia, dan Taiwan; dalam Study Group on Asian Tax Admintrasion and Reseach (SGATAR) meeting; dan dalam Joint Comission Indonesia - China. Saya juga anggota Internatonal Word Tax Expert.

Posted on Juli 15, 2013, in Tanya Jawab, Uncategorized. Bookmark the permalink. 28 Komentar.

  1. Dear Pak Jaja

    saya ingin bertanya..

    Jika Tn A adalah pemilik modal PT. ABC

    Pemilik modal PT. ABC (Tn. A) berencana akan mengalihkan asset bergerak maupun tak bergerak (aset tetap) dan piutang di PT. ABC menjadi modal saham. Dengan demikian struktur modalnya akan berubah.

    Pertanyaan:
    1. Apakah bisa langsung di net off begitu saja tanpa ada setoran tunai sebagai bukti ke Kementrian Hukum dan Ham?
    2. Adakah obyek pph yang terhutang Tn. A maupun PT. ABC atas pengalihan tsb?

    Terima kasih atas sarannya

    • Dear Mas David,
      Pertanyaan yang pertama menurut pendapat saya, bertalian dengan penambahan modal perseroan. Jawaban untuk itu dapat anda lihat di Bab III, Bagian Ketiga, Pasal 41, 42, dan 43 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

      Aspek pajaknya ada yaitu yang berkenaan dengan perbedaan antara nilai buku dengan harga pasar dari asset yang mau dikonversi menjadi modal saham. Apabila terjadi selisih, selisih tersebut terutang Pajak Penghasian. (lihat ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan).

      Demikian jawaban saya mudah-mudahan memuaskan anda.

      Di samping itu, sayapun dengan senang hati mengundang pendapat atau komentar dari pembaca yang lain terhadap pertanyaan yang diajukan Mas David.

  2. krisna busana akarya

    Pak Jaja YSH,

    mohon tanya apakah ada larangan untuk menggunakan virtual office dalam mengurus pengajuan PKP
    terima kasih
    Kbukary

    • Dear Reader,
      sepanjang pengetahuan saya, ada beberapa pesayaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan untuk dikukuhkan sebagai PKP, untuk wajib pajak perorangan perorangan antara lain harus melampirkan:
      1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
      2) dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan
      3) surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.

      untuk wp badan:
      1) fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi Wajib Pajak badan ybs;
      2) fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak salah satu pengurus;
      3) dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan
      4) surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.
      (lihat Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER – 20/PJ/2013 tanggal 30 Mei 2013.

      Untuk virtual office tentunya tidak akan bisa melampirkan dokumen pada angka 3) untuk wp perorangan atau angka 4) untuk wp badan, karena virtual office keberadaannya di dunia maya.

      Demikian penjelasan saya, semoga ada manfaatnya. Untuk mencari solusinya, sebaiknya mengirim surat resmi ke Direktorat Jenderal Pajak untu menanyakan masalah ini.

      • krisna busana akarya

        terima kasih banyak Pak, nggak nyangka akan dapat balasan secepat itu, terima kasih.
        ya sedikit banyak saya juga baca peraturan yang ada misalnya peraturan Direjn Pajak 20/PJ/2013, di situ meneurut pemahaman saya sama sekali tidak ada larangan untuk menggunakan virtual office, karena memang di situ kita menyewa dengan membayar, kita punya line telepon serta nomor faks, dan kami juga sudah memiliki ijin domisili dari kelurahan setempat, siup, tdp, npwp juga sudah ada

        demikian Pak tambahan dari saya

        sekali lagi terima kasih

      • Dear Reader,
        jika persyaratan-persyaratan yang diminta memang ada, ya pastinya sih tidak ada masalah, berati virtual office anda selain menggunakan address yang ada di dunia maya, juga menggunakan address sesuai dengan siup, npwp, dan surat keterangan domisili kalau gitu. Yang saya juga ikut penasaran, bagaimana penyelesaiannya apabila alamat (address) hanya menggunakan address yang ada di dunia maya, misalnya berupa e-mail address, atau mungkin web atau blog dan mungkin nomor mobile. Bagaimana cara pendaftarannya, apa berhak mengeluarkan Faktur Pajak, dan segudang pertanyaan lainnya.

        Have a nice week end. Sukses selalu.

  3. Pak Jaja mau minta pendapat bapak sedikit tentang masalah pengertian dari objjek pajak dan subjek pajaknya, menurut bapak apakah sudah mampu masyarakat mengerti tentang apa itu subjek pajak dan apa saja yang nantinya menjadi objek pajak?
    Trima kasih sebelumnya

    • Dear Pak Chandra,

      Saya yakin hanya sedikit saja dari masarakat Indonesia yang mengerti siapa yang menjadi subjek pajak dan apa yang menjadi objek pajak. Apalagi dengan banyaknya pajak yang dipugut di Indonesia, yang tentu pengertian subjek pajak dan objek pajak dari suatu jenis pajak berbeda dengan jenis pajak yang lainnya. Untuk pajak-pajak yang dipungut Pemerintah Pusat saja tediri dari: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), Pajak atas Bumi dan Bangunan (yang pemungutannya diserahakn ke Pemda), dan Bea Meterai.

      Salah satu tujuan saya mengelola blog ini adalah ingin membantu masyarakat untuk lebih mengetahui pajak dan segala permasyalahnnya.

      Terimakasih atas kunjungan anda ke blog saya.

  4. Yth pak Jaja,

    Mohon pencerahannya.

    Kalau seorang professional marketer di negara Uni Emirat Arab memberikan jasa memasarkan batu bara dari Indonesia kepada pembeli-pembeli diluar negeri, lalu mendapatkan marketing fee untuk jasanya tersebut, apakah pembayaran marketing fee nya dipotong withholding tax ?

    Terima kasih atas jawaban bapak.

    Murniansyah

  5. Maaf, saya mas tulen, pak, bukan mbak. he he he.

  6. Sekalian mohon pencerahannya, apakah juga terkena PPN ?

    • Mas Murniansyah, merujuk pada ketentuan Pasal 14 juncto Pasal 22 P3B Indonesia – Uni Emirat Arab, sepanjang yang bersangkutan tidak mempunyai suatu tempat tetap yang tersedia secara teratur baginya untuk menjalankan kegiatan-kegiatan di Indonesia, penghasilan yang ia terima hanya akan dikenakan pajak di UEA. Dengan demikian, sudah pasti di Indonesia tidak ada withholding tax atas penghasilan tersebut. Namun demikian, pihak pemberi hasil harus memiliki Certificate of Domicile dari yang bersangkutan yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan merupakan tax resident UEA.

      Mengenai PPN, merujuk pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf e UU No. 42 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa “PPN dikenakan atas: e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean”, penyerahan jasa professional UEA yang dimanfaatkan di Indonesia tersebut terurtang PPN sebesar 10% dari jumlah pembayaran.

  7. My relatives every time say that I am wasting my time here at web,
    however I know I am getting experience every day by reading thes nice
    articles or reviews.

  8. Yth pak Jaja,

    Terima kasih banyak atas pencerahannya.

    Wassalam,

    Mas Murni
    (24 krat)

  9. Kalau kasus lain dibawah ini bagaimana pak Jaja ?

    Sebuah WPLN Dubai mempunyai kontrak dengan WPDN A untuk membeli batu bara dengan harga $13 / ton. Tetapi jika WPDN gagal menyuplai perusahaan Dubai tersebut dan sebaliknya menjual kepada perusahaan WPDN B dengan harga misalnya $ 15 / ton. Kemudian WPDN A harus membayar $ 2 selisihnya ke WPLN Dubai sebagai penalty.

    Pertanyaannya:
    (1) Apakah penalty tersebut terkena withholding tax ?
    (2). Dan apakah penalty tersebut terkena PPN ?

    Terima kasih atas pencerahannya.

    Mas Murni

  10. Sometimes, you’ve to express what individuals don’t want to think about. I respect you for that.

  11. Great blog here! Also your website loads up fast! What host are you using?
    Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as fast as
    yours lol

  12. Everyone loves what you guys tend to be up too.
    Such clever work and exposure! Keep up the excellent works guys
    I’ve incorporated you guys to my blogroll.

  13. When I originally left a comment I appear to have clicked the -Notify me
    when new comments are added- checkbox and now whenever a comment
    is added I get 4 emails with the exact same comment.
    Is there an easy method you can remove me from that service?
    Thanks a lot!

  14. Greetings! Very useful advice within this article!
    It is the little changes that produce the
    largest changes. Thanks for sharing!

  15. I love what you guys are up too. Such clever work and
    exposure! Keep up the good works guys I’ve incorporated you guys to blogroll.

  16. I’m now not sure where you’re getting your information, but good topic.
    I must spend a while learning much more or figuring out more.
    Thanks for excellent information I used to be looking for this info for my
    mission.

  17. The other day, while I was at work, my cousin stole
    my iphone and tested to see if it can survive a 40 foot drop, just so she can be
    a youtube sensation. My iPad is now destroyed and she has 83 views.
    I know this is entirely off topic but I had to share it with someone!

  18. You really make it seem so easy with your presentation but
    I find this topic to be actually something that I think I would never understand.

    It seems too complex and very broad for me. I’m looking forward for your
    next post, I will try to get the hang of it!

  19. Kalau kasus lain dibawah ini bagaimana pak Jaja ?

    Sebuah WPLN Dubai mempunyai kontrak dengan WPDN A untuk membeli batu bara dengan harga $13 / ton. Tetapi jika WPDN gagal menyuplai perusahaan Dubai tersebut dan sebaliknya menjual kepada perusahaan WPDN B dengan harga misalnya $ 15 / ton. Kemudian WPDN A harus membayar $ 2 selisihnya ke WPLN Dubai sebagai penalty.

    Pertanyaannya:
    (1) Apakah penalty tersebut terkena withholding tax ?
    (2). Dan apakah penalty tersebut terkena PPN ?

    Terima kasih atas pencerahannya.

    Mas Murni

  20. You really make it seem so easy along with your presentation however I
    to find this matter to be actually one thing that I believe
    I might never understand. It seems too complicated and extremely huge for me.
    I am taking a look ahead for your subsequent publish, I will attempt to
    get the cling of it!

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.

Bergabunglah dengan 71 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: