Mengkritisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013


Pada tanggal 12 Juni 2013, Pemerintah telah mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan Pemerintah ini akan mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2013.

Menurut ketentuan Pasal 2  Ayat (1), juncto Pasal 3 Ayat (1) dan (2), juncto Pasal 4 ayat (1) PP No. 46 Tahun 2013 tersebut di atas, atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 1% dari peredaran bruto setiap bulannya.

Sedangkan yang dimaksud dengan wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah wajib pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan
b. menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 dalam 1 Tahun Pajak.

Wajib pajak yang dikecualikan dari ketentuan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. untuk wajib pajak orang pribadi:
a) wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari  jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, yaitu meliputi: 1) tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris; 2) pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/ peragawati, pemain drama, dan penari; 3) olahragawan; 4) penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator; 5) pengarang, peneliti, dan penerjemah; 6) agen iklan; 7) pengawas atau pengelola proyek; 8) perantara; 9) petugas penjaja barang dagangan; 10) agen asuransi; dan 11) distributor perusahaan pemasaran berjenjang (multilevel marketing) atau penjualan langsung (direct selling) dan kegiatan sejenis lainnya; (lihat: Pasal 2 Ayat (2) huruf b.)
b) wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; atau
c) wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan. (lihat: Pasal 2 Ayat (3)
2. Untuk wajib pajak badan:
a) wajib pajak badan yang memperoleh penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas; (lihat Pasal 2 Ayat (2) huruf b.)
b) wajib wajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau
c) wajib pajak badan yang dalam jangka waktu 1 tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000,00. (lihat Pasal 2 Ayat (4)

Bagi wajib pajak yang penghasilannya dikenai Pajak Penghasilan bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dan menyelenggarakan pembukuan, dapat melakukan kompensasi kerugian atas kerugian sehubungan usaha yang penghasilannya tidak dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini

Komentar:

1.    Bagi wajib pajak, baik wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi, yang peredaran brutonya melebihi Rp 4,8 milyar/tahun, apabila dalam suatu tahun pajak menderita kerugian, tidak akan terkena pajak. Bahkan kerugiannya dapat dikompensasikan maksimal selama 5 (baca: lima) tahun ke depan. Sedangkan bagi wajib pajak, baik wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi yang peredaran brutonya tidak melebihi Rp 4,8 milyar/tahun serta tidak termasuk yang dikecualikan, apabila dalam suatu tahun pajak menderita kerugian, tetap dikenakan pajak sebesar 1% dari peredaran brutonya.

Apa ini yang dinamakan keadilan dalam pengenaan pajak???? 

Apakah bagi wajib pajak orang pribadi yang dikecualikan sebagaimana diuraikan dalam butir 1. hurf b) dan c) tersebut di atas karena dikecualikan dari pengenaan pajak final sebesar 1% dari peredaran bruto, lantas tidak dikenakan pajak??? Atau dikenakan pajak dengan tarif progresip sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1)huruf a. Undang-undang No. 36 Tahun 2008??  Jika tidak dikenakan pajak alangkah kasihannya para karyawan rendahan dan para perkerja harian, dan borongan yang kebetulan penghasilannya di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak, karena nasibnya lebih apes harus membayar pajak, padahal penghasilannya per bulan mungkin lebih rendah dari penghasilan wajib pajak orang pribadi yang dikecualikan tersebut di atas.

2.     Bagi wajib pajak orang pribadi dan badan yang penghasilan brutonya tidak melebihi Rp 4,8 milyar/tahun, apabila menerima penghasilan lain di luar  yang dikenakan pajak final harus menyelenggarakan pembukuan terpisah, agar bisa menkompensasi kerugiannya apabila usaha yang di luar usaha yang dikenakan pajak penghasilan final  berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 ini menderita kerugian. Sedangkan bagi wajib pajak yang peredaran usahanya melebihi Rp 4,8 milyar/tahun hal ini tidak perlu dilakuan. Padahal salah satu tujuan dari diundangkannya PP ini adalah berdasarkan pada pertimbangan perlunya kesederhanaan dalam pemungutan pajak, berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak (lihat Butir I Penjelasan PP No. 46 Tahun 2013).

   Pertimbangan yang tidak tepat sasaran??

3.      Jumlah wajib pajak baik yang memenuhi kriteria, maupun yang dikecualikan di seluruh Indonesia jumlahnya mencapai ribuan bahkan mungkin ratusan ribu.

Apakah Direktorat Jenderal Pajak mampu mengidentifikasi mana wajib pajak yang memenuhi kriteria dan mana yang dikecualikan??Mengelola wajib pajak yang normal-normal saja keteteran.

Jika pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan disortasi ekonomi yang luar biasa, karena akan terdapat ribuan bahkan puluhan ribu wajib pajak yang membayar pajak dan yang tidak membayar pajak. Akibat lanjutannya, wajib pajak yang membayar pajak akan menjual barang-barang atau memberikan jasa yang lebih mahal dibandingkan dengan mereka yang tidak “terjangkau” pajak. Akibat lanjutannya akan banyak perusahaan yang bangkrut karena kalah bersaing.

4.      Besaran pajak sebesar 1% dari peredaran bruto tentunya diperoleh dari hasil penghitungan pengenaan tarif pajak dikalikan dengan besaran perkiraan penghasilan neto (sebagai penghasilan kena pajak, yaitu keuntungan bersih yang diterima wajib pajak setelah dikurangi biaya-biaya yang menurut undang-undang pajak diperbolehkan).

Sayangnya, wajib pajak tidak mendapatkan penjelasan berapa besaran perkiraan penghasilan neto sebagai dasar penghitungan diperolehnya angka besaran pajak sebesar 1% dari peredaran bruto tersebut.

Sebenarnya, saya masih punya komentar-komentar lainnya, tapi komentar saya, saya batas sampai di sini agar tidak terlalu panjang.

Pembaca yang budiman, apakah anda punya komentar atas PP Nomor 46 Tahun 2013 ini. Komentar anda tentunya akan sangat berguna untuk menambah wawasan mengenai perpajakan Indonesia bagi pembaca lainnya.

About Jaja Zakaria

Nama saya Jaja Zakaria, saya tinggal di Depok, Jawa Barat, kurang lebih 40 km dari Jakarta Selatan. Saya alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogayakarta, dan Opleidings Instituut Financien, Den Haag, Belanda di bidang Hukum Pajak Internasional. Saya pengarang beberapa buku, e-book, dan makalah-makalah perpajakan. Pengalaman saya antara lain pernah menjadi anggota delegasi Indonesia dalam perundingan Perpajakan dengan Denmark, Mesir, Kanada, Uni Emirat Arab, Kuwait, Turki, Brunei Darussalam, Vietnam, Mongolia, dan Taiwan; dalam Study Group on Asian Tax Admintrasion and Reseach (SGATAR) meeting; dan dalam Joint Comission Indonesia - China. Saya juga anggota Internatonal Word Tax Expert.

Posted on Juli 4, 2013, in Forum, Topik Perpajakan and tagged , , , , . Bookmark the permalink. 6 Komentar.

  1. Terima kasih Pak Jaja atas informasinya pertanyaan saya adalah : Berdasarkan PP 46 tahun 2013 ini Untuk Orang Pribadi atau Badan yang penghasilan brutonya dibawah 4,8 apakah peraturan tersebut pilihan atau kewajiban.

    • Dear Mbak Lisa,

      Bunyi naskah PP Nomor 46 Tahun 2013 bersifat imperatif (lihat misalnya ketentutan Pasal 2 ayat (1) PP No. 46 Tahun 2013). Dengan demikian, menurut pendapat saya, wajib pajak yang terkena ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013 ini tidak bisa memilih sistem yang lain.

      Terima kasih atas kunjungannya ke situs saya.

  2. Terima kasih atas informasinya pak. Permisi sebelumnya, saya mahasiswa universitas surabaya ingin bertanya : Bagi pengusaha yang penghasilan brutonya dibawah 4,8 milyar akan terkena 1%, bagaimana perlakuan terhadap yang lebih dari 4,8 milyar pak?

    • Terima kasih ats kunjungan ke site saya.
      Jawaban atas pertanyaan anda adalah sebagai berikut:
      Untuk wajib pajak badan, apabila penghasilan brutonya tidak memelebihi 50 milyar setahun dapat menggunakan ketentuan Pasal 31E Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Sedangkan apabila penghasilan brutonya melebihi 50 milayar setahun akan dikenakan Pajak Penghasilan yang normal dengan tarif sebesar 25% dari Penghasilan Kena Pajak berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.
      Untuk wajib pajak orang priabdi dalam negeri, akan dikenakan Pajak Penghasilan yang normal dengan tarif progresif berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.

      Semoga jawaban saya dapat menjawab pertanyaan anda, sekali lagi terima kasih atas kunjungan anda ke blog saya.

  3. Pak, saya mau bertanya : papa saya adalah seorang konsultan namun beliau tidak terikat dalam satu Perusahaan apapun (freelancer). Tahun 2013, beliau memiliki penghasilan kurang dari 4,8 M. Beliau tdk memiliki usaha lain. Jadi semua penghasilan yg tdk terkena pajak final (selain dr obyek pph final) hanya dari pekwrjaan bebas tsb.
    Lalu, apakah PP 46 ini berlaku untuk papa saya? Jika iya, bagaimana bila beberapa fee sudah dikenakan pph potput nya ?

    Mohon penjelasannya ya pak. Terimakasih.
    Intan

  4. Dear mabk Intan,

    merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b juncto Pasal 3 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013, karena penghasilan dari papa anda itu berasal dari jasa konsultan (pekerjaan bebas), menurut pendapat saya tidak termasuk dalam katagori penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Penghasilan yang diterima papa ada itu merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) sebesar 2% dari penghasilan bruto. PPh Pasal 23 yang telah dipotong tersebut nantinya dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan terutang yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi papa anda.

    Semoga jawaban saya bermanfaat dan bisa menjawab permasalahan anda,

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 69 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: